SUMENEP, Garuda Jatim – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mengunci arah pembangunan pertanian tahun 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, hadir langsung dalam Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2026 di Gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Langkah ini menandai keseriusan daerah dalam memastikan kebijakan pusat tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diterjemahkan menjadi program yang menyentuh langsung kebutuhan petani di lapangan, khususnya di Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan cukup besar.
Chainur menegaskan, percepatan program pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh kesiapan data yang presisi, dukungan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi modern yang sesuai dengan karakter wilayah.
“Koordinasi ini penting agar program nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Bukan sekadar seragam secara kebijakan, tetapi tepat sasaran secara implementasi,” kata Chainur. Rabu (25/2/26)
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah menyepakati sejumlah langkah strategis yang menjadi fondasi penguatan ketahanan pangan. Salah satunya adalah penguatan sinergi pusat-daerah melalui peran aktif penyuluh pertanian di tingkat desa dan kecamatan, agar informasi, teknologi, dan bantuan program sampai langsung ke petani.
Selain itu, optimalisasi sarana dan prasarana pertanian menjadi perhatian utama. Mulai dari pembenahan irigasi, peningkatan fasilitas pascapanen, hingga penguatan sistem penyimpanan hasil pertanian untuk menekan kehilangan hasil dan menjaga stabilitas produksi.
Isu optimalisasi lahan juga menjadi sorotan. Lahan pertanian di Sumenep diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga meningkatkan produktivitas agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Strategi ini dinilai penting untuk mendorong peningkatan pendapatan petani dan memperkuat posisi daerah dalam rantai pasok nasional.
Penguatan hilirisasi perkebunan menjadi agenda strategis lainnya. Komoditas unggulan seperti kelapa, mente, tebu, kopi, dan kakao diarahkan agar tidak lagi dijual dalam bentuk mentah. Pemerintah mendorong pengolahan hasil perkebunan agar memiliki nilai tambah, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian menekankan peningkatan produksi berbasis teknologi modern, efisiensi pengelolaan lahan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai pilar menuju swasembada pangan nasional.
Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, DKPP Sumenep berkomitmen segera menyusun langkah teknis di daerah. Pendampingan intensif kepada petani, penguatan inovasi teknologi pertanian, serta fokus pada program prioritas menjadi agenda utama pelaksanaan tahun 2026.
“Ini bukan sekadar mengikuti agenda pusat. Ini adalah upaya menyiapkan transformasi pertanian yang berdampak langsung bagi petani dan perekonomian daerah,” beber Chainur.
Dengan strategi yang terarah dari hulu hingga hilir, Sumenep menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
