SUMENEP, Garuda Jatim – Dugaan temuan roti berjamur dalam paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyeret nama SPPG Pakamban Laok 2, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Insiden ini menambah daftar panjang persoalan dalam distribusi makanan bergizi yang semestinya menjamin kesehatan, bukan justru menebar ancaman.
SPPG yang dikelola Yayasan Bumi Asfan Abadi disebut telah mengganti roti yang diduga berjamur setelah temuan tersebut mencuat. Namun langkah itu dinilai hanya bersifat reaktif dan jauh dari penyelesaian substansial. Pergantian makanan dianggap tidak menjawab persoalan mendasar: lemahnya sistem pengawasan mutu pangan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Seorang guru di Kecamatan Pragaan berinisial HN menilai, respons tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran pengelola terhadap risiko kesehatan yang mengintai peserta didik.
“Ini bukan sekadar roti diganti lalu dianggap selesai. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan anak-anak. Kalau makanan berjamur bisa lolos dibagikan, itu artinya ada kelalaian serius. Dampaknya bisa berbahaya bagi kesehatan siswa,” ujarnya. Selasa (24/2/26).
Menurut HN, kejadian tersebut seharusnya menjadi peringatan keras, bukan sekadar insiden biasa. Ia menilai, temuan makanan tidak layak konsumsi menunjukkan kontrol internal SPPG berjalan longgar, bahkan cenderung abai.
“Ini bukan pertama kali SPPG Pakamban Laok 2 bermasalah. Artinya, pengawasan masih lemah. Jangan hanya fokus membagikan makanan, tapi pastikan dulu kelayakannya. Jangan sampai siswa dijadikan objek uji coba,” tegasnya.
HN juga menyebut, lemahnya pengawasan mencerminkan kegagalan menjalankan amanah program pemerintah yang sejak awal diklaim sebagai program strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak bangsa.
“Kalau pengawasan saja tidak becus, ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan program mulia Presiden. MBG seharusnya melindungi anak-anak, bukan justru mempertaruhkan kesehatan mereka,” jelasnya.
Ia mendesak agar koordinator MBG, baik di tingkat wilayah maupun pusat, tidak menutup mata dan segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Pakamban Laok 2.
“Kalau kejadian seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa serius. Koordinator wilayah dan pusat harus turun langsung, jangan hanya mengandalkan laporan di atas meja,” imbuhnya.
Pertanyaan tajam pun muncul terkait keberlanjutan operasional SPPG yang berulang kali disorot namun tetap berjalan tanpa sanksi tegas.
“SPPG ini sudah sering bermasalah. Kenapa masih dibiarkan beroperasi? Harus ada evaluasi total, bukan sekadar pembiaran yang berulang,” ungkapnya dengan nada geram.
Kekhawatiran serupa diungkapkan orang tua siswa berinisial EV. Meski roti yang diduga berjamur telah diganti, ia mengaku belum merasa tenang.
“Diganti hari ini tidak menjamin besok aman. Saya masih khawatir. Untung kemarin saya cek sendiri. Kalau tidak, anak saya bisa saja memakan roti berjamur,” bebernya.
Kasus ini kembali menelanjangi rapuhnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di tingkat satuan pelayanan. Di tengah gencarnya klaim keberhasilan program, temuan makanan tidak layak konsumsi justru memunculkan tanda tanya besar: seberapa ketat pengawasan yang sebenarnya dijalankan?
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Pakamban Laok 2 maupun Yayasan Bumi Asfan Abadi belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi meski telah dihubungi media ini.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
