SUMENEP, Garuda Jatim – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Al Azhar Prenduan di wilayah Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memicu gelombang protes dari lembaga pendidikan.
Program nasional yang semestinya menjadi penopang gizi dan konsentrasi belajar siswa justru dinilai tidak layak, minim standar, dan terkesan asal jalan.
Seorag Ketua Yayasan Madrasah di Desa Prenduan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas menu MBG yang diterima siswanya selama tiga hari berturut-turut.
Ia menyebut kualitas dan komposisi makanan tidak mencerminkan konsep gizi seimbang, apalagi standar program prioritas nasional.
“Kalau ini disebut Makan Bergizi Gratis, pertanyaannya: bergizi di mana? Layak atau tidak menu seperti ini diberikan kepada anak didik kami?” ujarnya dengan nada geram. Selasa (24/2/26).
Berdasarkan dokumentasi yang diterima redaksi garudajatim.com satu paket MBG hanya berisi satu buah pisang, empat butir telur, empat biji kurma, dan satu potong roti dalam kantong plastik. Tidak ada lauk pendamping, tidak ada sayur, dan tidak ada variasi menu harian sebagaimana lazimnya standar pemenuhan gizi anak usia sekolah.
Ia menilai kondisi tersebut mencederai semangat MBG yang sejak awal diklaim sebagai instrumen strategis pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dari bangku pendidikan dasar.
“Kami melihat ini bukan sekadar kekurangan menu. Ini menunjukkan pelaksanaan program yang tidak serius. MBG di tempat lain jauh lebih layak, tapi di sini justru sebaliknya. Lalu di mana fungsi pengawasan?” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menduga persoalan ini tidak berdiri pada aspek teknis semata, melainkan mengarah pada orientasi keuntungan dalam pelaksanaan program.
“Ini bukan lagi soal gizi, tapi soal untung. Kalau benar ingin meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak, seharusnya kualitas yang dikedepankan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tambahnya.
Menurutnya, apabila MBG dijalankan sesuai tujuan awal, maka kecukupan kalori, keseimbangan protein, vitamin, serta variasi menu harus menjadi prinsip utama. Tanpa itu, program justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan ketimpangan antarwilayah penerima.
Tidak hanya itu, pihak yayasanmempertanyakan peran pengawasan dari instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memastikan setiap SPPG menjalankan MBG sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Yayasan Al Azhar Prenduan belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait keluhan tersebut.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
