SUMENEP, Garuda Jatim — Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) menggelar sosialisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan transparan, akuntabel, serta benar-benar menyasar kebutuhan riil satuan pendidikan.
Acara yang berlangsung di Aula Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumenep H. Moh. Iksan, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Lisa Bertha Soetedjo, jajaran dinas, serta melibatkan penilik, pengawas, organisasi mitra seperti K3TK, HIMPAUDI, IGTKI, dan Forum PKBM.
Forum ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi kebijakan pendidikan berbasis mutu.
Kegiatan ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP Tahun Anggaran 2026, yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data serta penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat satuan pendidikan.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdik Sumenep, Lisa Bertha Soetedjo, menegaskan bahwa dana BOSP bukan sekadar instrumen administratif, melainkan alat utama untuk mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus berangkat dari kebutuhan nyata yang tercermin dalam Rapor Pendidikan.
“Pengelolaan BOSP harus berbasis kebutuhan satuan pendidikan, sehingga dampaknya terukur terhadap kualitas pembelajaran. Ini bukan lagi soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya. Jumat (24/4/26)
Ia juga menyoroti pentingnya kemandirian lembaga dalam pengelolaan dana, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Ketergantungan pada pihak eksternal, kata dia, harus segera ditinggalkan sebagai bagian dari penguatan kapasitas internal satuan pendidikan.
“Kepala satuan pendidikan harus mampu mengelola sendiri administrasi BOSP secara tepat waktu dan akuntabel. Ini menjadi indikator profesionalitas pengelolaan pendidikan ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lisa menekankan arah baru pembelajaran PAUD yang tidak lagi berorientasi pada calistung secara kaku. Ia mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, dengan penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi utama.
“PAUD harus menjadi ruang belajar yang menyenangkan. Pendekatan pembelajaran mendalam harus dikedepankan, bukan sekadar mengejar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara instan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, H. Moh. Iksan, menegaskan bahwa pengelolaan dana BOSP wajib mengacu secara ketat pada petunjuk teknis yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam implementasi di lapangan, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi anggaran.
“BOSP harus dikelola sesuai juknis dan berbasis kebutuhan nyata sekolah. Ini penting agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” paparnya.
Iksan menekankan pentingnya disiplin waktu dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran. Keterlambatan dalam perencanaan maupun pelaporan, menurutnya, berpotensi menghambat efektivitas program pendidikan di tingkat satuan.
“Ketepatan waktu menjadi kunci. Mulai dari penyusunan hingga pelaporan harus berjalan sesuai jadwal agar tidak mengganggu jalannya program di sekolah,” tambahnya.
Di sisi lain, penguatan kemandirian satuan pendidikan kembali menjadi sorotan utama. Kadisdik menilai, kemampuan internal dalam mengelola BOSP merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pendidikan yang profesional dan berkelanjutan.
“Kita ingin kepala sekolah dan tim BOSP mampu berdiri sendiri dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, tanpa ketergantungan pada pihak luar. Ini bagian dari transformasi tata kelola pendidikan di Sumenep,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, Disdik berharap pengelolaan dana BOSP 2026 tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menjadi pengungkit nyata peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sektor PAUD dan pendidikan kesetaraan.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
