SUMENEP, Garuda Jatim – Persoalan kualitas menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kini memasuki fase yang jauh lebih serius dan mengkhawatirkan.
Dugaan makanan basi dan berbau yang didistribusikan oleh SPPG Syita Ananta Talang tak lagi sebatas keluhan lisan, melainkan telah berujung pada dampak kesehatan nyata yang dialami siswa di lingkungan sekolah.
Kasus ini memicu kegelisahan sekaligus kemarahan terbuka dari para wali murid. Mereka menilai persoalan kualitas makanan dalam program MBG bukan sekadar insiden sesaat, melainkan indikasi persoalan sistemik yang terus berulang tanpa perbaikan berarti, sehingga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut di tingkat lapangan.
Salah seorang wali murid SDN Juluk II, Fajar membenarkan adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG.
Ia menegaskan kejadian itu bukan yang pertama, bahkan disebut telah berulang kali terjadi tanpa solusi konkret.
“Memang benar kemarin ada siswa keracunan di SDN Juluk II. Saya tahu karena itu sekolah anak saya. Ini bukan kejadian pertama, sudah berulang kali. Pernah ada makanan tidak layak, ada ulatnya bahkan busuk. Kami sebagai orang tua jelas tidak terima,” ujarnya. Selasa (14/4/26).
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan program. Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik yang mengurangi kualitas makanan dari semestinya.
“Anggaran itu untuk siswa, jangan sampai dikurangi. Kalau seperti ini, dampaknya anak-anak dipaksa makan makanan yang berbau dan tidak layak,” tegasnya.
Ia mendesak adanya tindakan tegas dari pihak terkait, termasuk Satgas MBG Kabupaten Sumenep dan Badan Gizi Nasional RI.
“Anak kami bukan tempat membuang makanan. Jangan paksa mereka makan yang membahayakan kesehatan,” katanya dengan nada geram.
Nada serupa juga disampaikan wali murid lainnya yang menilai persoalan ini sudah melampaui batas toleransi. Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh dan jaminan keamanan pangan dalam program MBG.
Fakta di lapangan semakin menguatkan dugaan tersebut setelah pihak kecamatan bersama Forkopimcam melakukan klarifikasi langsung ke SDN Juluk II dan dapur MBG SPPG Syita Ananta Talang. Hasilnya, baik pihak sekolah maupun pengelola SPPG mengakui adanya permasalahan kualitas makanan yang didistribusikan.
Sementara itu, Camat Saronggi, Arman Mustofa, membenarkan hasil temuan tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa menu MBG yang didistribusikan dalam beberapa kasus ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
“Hasil klarifikasi di SDN Juluk II, pihak sekolah mengakui sebagian makanan yang didistribusikan kondisinya basi dan berbau,” jelasnya.
Ia membenarkan adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan hingga harus mendapatkan penanganan medis.
“Ada tiga siswa yang mengalami sakit perut dan dibawa ke Puskesmas Saronggi oleh orang tuanya,” bebernya.
Tak hanya itu, pengakuan serupa juga disampaikan pihak SPPG saat dilakukan klarifikasi langsung oleh Forkopimcam.
“Mereka juga mengakui ada makanan yang berbau dan ada siswa yang sempat dibawa ke puskesmas,” tambahnya.
Atas temuan tersebut, pihak kecamatan telah melaporkan secara resmi kepada pemerintah daerah, termasuk kepada Bupati Sumenep, Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti.
Namun di tengah situasi yang kian serius, transparansi dari pihak sekolah justru menjadi sorotan. Upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah SDN Juluk II belum membuahkan hasil.
Saat didatangi, yang bersangkutan tidak berada di tempat, sementara pihak yang bertanggung jawab terhadap program MBG di sekolah juga tidak dapat ditemui. “Bapak tidak ada di kantor,” ujar salah satu guru singkat.
“Yang bertanggung jawab MBG sedang mengajar di luar,” tambah guru lainnya.
Minimnya respons ini semakin memperbesar tanda tanya publik terkait sistem pengawasan dan koordinasi program di tingkat sekolah.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa persoalan MBG di Kabupaten Sumenep tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah biasa. Dari sekadar keluhan bau dan kualitas makanan, kini berkembang menjadi persoalan serius yang menyangkut kesehatan siswa secara langsung.
Indikasi makanan basi, berbau, bahkan disebut mengandung ulat, menunjukkan adanya dugaan kegagalan dalam sistem pengelolaan, distribusi, hingga pengawasan program. Di sisi lain, lemahnya respons dan keterbukaan dari pihak terkait semakin memperkuat kesan adanya kelalaian yang belum ditangani secara serius.
Kini sorotan publik tertuju pada pemerintah daerah dan penyelenggara program, termasuk SPPG Syita Ananta Talang. Fakta telah terungkap, pengakuan telah disampaikan, dan korban telah muncul. Pertanyaannya, apakah akan ada langkah tegas dan konkret, atau persoalan ini akan kembali berulang tanpa perubahan?
Dalam situasi ini, satu hal menjadi garis tegas: keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam bentuk apa pun. Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak sekolah dan penanggung jawab program MBG masih terus dilakukan.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
