SUMENEP, Garuda Jatim – Aroma pengawasan anggaran desa mulai terasa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di tengah aktivitas masyarakat suasana Balai Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, mendadak ramai oleh kedatangan tim auditor Inspektorat.
Kedatangan rombongan pejabat pengawas internal pemerintah daerah itu sontak memantik perhatian warga dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Meski berlangsung tanpa publikasi resmi yang mencolok, aktivitas pemeriksaan tersebut tidak luput dari pantauan aktivis maupun insan pers yang sejak beberapa waktu terakhir menyoroti pengelolaan dana desa di sejumlah wilayah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim auditor Inspektorat Sumenep melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Meddelan.
Pemeriksaan itu meliputi administrasi keuangan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur hingga evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa.
Kehadiran Inspektorat dinilai menjadi sinyal bahwa pengawasan penggunaan anggaran desa kini semakin diperketat, terutama menjelang penutupan semester pertama tahun anggaran 2026.
Langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program desa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Inspektur Pembantu (Irban) IV Inspektorat Sumenep, Sri Endah Purnamawati, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Menurutnya, audit yang dilakukan masih berada pada tahap pengumpulan data awal dan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan desa.
“Ini pemeriksaan secara menyeluruh terkait realisasi ADD dan DD dan saat ini masih tahap pengumpulan data. Soal ada temuan yang diberitakan insan pers, itu nanti ada pemeriksaan tertentu atau pemeriksaan tindak lanjut,” ujarnya saat dikonfirmasi. Kamis (28/5/26)
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemeriksaan itu juga dikabarkan menyentuh pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meddelan yang bersumber dari penyertaan modal Dana Desa sebesar 20 persen.
Program pengadaan kambing yang dikelola BUMDes disebut ikut menjadi bahan penelusuran auditor karena sebelumnya ramai diperbincangkan warga.
Meski demikian, pihak Inspektorat mengaku masih mendalami berbagai informasi yang berkembang di lapangan dan belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran tertentu.
“Kami masih melakukan pendalaman data dan belum bisa menyampaikan kesimpulan apa pun terkait BUMDes,” tegas Sri Endah.
Di sisi lain, warga Desa Meddelan mengaku kaget melihat banyaknya kendaraan dinas dan pejabat yang datang ke kantor desa. Sebagian masyarakat menduga pemeriksaan tersebut berkaitan dengan isu pengadaan kambing BUMDes yang sebelumnya menuai tanda tanya di tengah warga.
“Katanya ada pemeriksaan soal keuangan desa. Warga juga ramai membicarakan soal pengadaan kambing itu, karena katanya jumlahnya tidak sesuai harapan masyarakat,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi itu membuat isu pengelolaan dana desa kembali menjadi sorotan publik. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat terus menekankan pentingnya transparansi penggunaan Dana Desa agar benar-benar berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai langkah Inspektorat melakukan audit langsung ke lapangan merupakan bentuk pengawasan preventif yang penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Selain memastikan administrasi berjalan benar, pemeriksaan juga dinilai mampu meminimalisir potensi penyimpangan sejak dini,” tandasnya.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Desa Meddelan belum memberikan keterangan resmi terkait hasil audit maupun polemik yang berkembang di tengah masyarakat.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
