SUMENEP, Garuda Jatim – Polemik pengurusan sertifikasi di SPPG Rubaru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Yayasan Rumah Juang Garuda Emas, kian mengeras.
Persoalan yang semula disebut sebatas administrasi kini menyeret nama sejumlah pejabat publik, namun hingga kini tak satu pun yang tampil sebagai penanggung jawab utama.
Upaya konfirmasi terhadap Ersat, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi NasDem yang disebut dalam pusaran isu kemitraan, tidak membuahkan hasil.
Hingga berita ini diterbitkan, Ersat memilih bungkam tanpa memberikan klarifikasi, memicu kecurigaan publik atas perannya dalam proses yang kini mandek.
Sementara itu, anggota DPRD Sumenep Fraksi Gerindra, Holik, secara terbuka menegaskan posisinya. Ia mengklaim hanya berperan sebagai penghubung awal, bukan pengurus teknis sertifikasi.
“Saya hanya memfasilitasi komunikasi. Soal berkas dan kelengkapan sepenuhnya tanggung jawab lembaga,” ujarnya, menepis anggapan adanya keterlibatan lebih jauh. Minggu (8/2/26)
Di sisi lain, Kepala SPPG Rubaru, Moh. Fadil, menyatakan pihaknya telah mengikuti arahan yang diberikan dan berupaya melengkapi seluruh persyaratan.
Namun ia mengakui proses tidak berjalan mulus karena adanya dukungan pihak lain yang diharapkan tak kunjung terealisasi. Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya peran eksternal yang tak pernah dijelaskan secara terbuka.
Tarik-ulur pernyataan tersebut memperlihatkan kaburnya garis tanggung jawab. Fasilitator menyebut urusan ada di lembaga, sementara lembaga memberi sinyal ketergantungan pada pihak lain. Di tengah situasi itu, sikap diam Ersat justru memperkeruh suasana.
Hingga kini, status sertifikasi SPPG Rubaru belum juga menemui kejelasan. Tanpa pernyataan tegas siapa yang bertanggung jawab penuh, polemik dipastikan terus bergulir, meninggalkan pertanyaan besar di tengah publik: siapa yang sebenarnya menghambat, dan siapa yang berani menyelesaikan?(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
