SUMENEP, Garuda Jatim – BPRS Bhakti Sumekar menggelar forum talkshow edukatif di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jawa Timur. Agenda tersebut tak sekadar menjadi ajang diskusi, melainkan ruang strategis membangun kesadaran publik tentang pentingnya literasi keuangan dalam menopang ekonomi masyarakat.
Hal ini dalam rangka upaya memperluas inklusi keuangan syariah di Kabupaten Sumenep, terus menunjukkan arah yang lebih progresif.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dan mengangkat tema “Peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Dana Nasabah”.
Tema ini dinilai krusial di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jaminan keamanan dan kepercayaan dalam sistem keuangan, khususnya di sektor perbankan syariah yang terus berkembang di daerah.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, dalam sambutannya mengatakan bahwa inklusi keuangan tidak bisa berhenti pada pembukaan akses semata.
Ia menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara akses layanan keuangan dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya secara bijak.
“Inklusi keuangan bukan hanya soal membuka akses, tetapi bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan produktif,” ujarnya. Rabu (15/4/26)
Menurutnya, rendahnya literasi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak masyarakat yang telah terhubung dengan layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara mengelola keuangan secara optimal.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan jika tidak diimbangi dengan edukasi yang berkelanjutan.
“Di sinilah pentingnya edukasi. Masyarakat harus naik kelas, dari sekadar pengguna menjadi pengelola keuangan yang cerdas,” tegas Hairil.
Melalui forum ini, BPRS Bhakti Sumekar juga mendorong terbentuknya sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah secara efektif dan berkelanjutan.
Hairil menambahkan, potensi inklusi keuangan syariah di Sumenep sangat besar, mengingat struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
Jika dikelola dengan tepat, inklusi keuangan tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
“Kalau inklusi ini berjalan baik, dampaknya nyata. Bukan hanya pada akses pembiayaan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bank berbasis syariah, BPRS Bhakti Sumekar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan yang aman, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fokus utamanya diarahkan pada pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
Lebih jauh, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara produktif, mulai dari pengembangan usaha hingga pengelolaan keuangan rumah tangga.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat, dari sekadar menjadi nasabah menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya menjadi nasabah, tetapi benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari layanan keuangan yang digunakan,” tandasnya.
Forum ini sekaligus menjadi penanda bahwa penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan memperluas akses, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan literasi masyarakat.
Dari Pendopo Keraton Sumenep, pesan itu ditegaskan: inklusi keuangan syariah harus melahirkan perubahan nyata, bukan sekadar angka statistik.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
