SUMENEP, Garuda Jatim – Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai menegaskan pijakan baru dalam pembangunan daerah.
Tak lagi hanya mengandalkan intuisi politik atau tren sesaat, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) kini menempatkan riset sebagai landasan utama lahirnya kebijakan.
Kepala Brida Sumenep, Benny Irawan, mengatakan, bahwa untuk tahun ini, pihaknya menggandeng 10 perguruan tinggi dalam sebuah kolaborasi besar riset daerah.
Menariknya, lima di antaranya bersifat kompetitif, dengan topik yang menyentuh kebutuhan paling nyata, yaitu pengembangan destinasi wisata, pengelolaan lingkungan hidup, hingga identifikasi seni budaya Sumenep
“Semua riset itu bukan berhenti di rak laporan, tetapi akan ditindaklanjuti hingga menjadi rekomendasi kebijakan. Target kami jelas, riset ini harus bisa dikawal sampai menjadi regulasi yang punya dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya. Minggu (7/25)
Brida tak sekadar berbicara wacana, lanjut dia, dari seluruh penelitian yang telah dilakukan sejak 2024, sekitar 60–80 persen kini sedang dalam proses adopsi sebagai kebijakan daerah.
“Artinya, hasil penelitian mulai diterjemahkan menjadi naskah kebijakan yang disampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis,” katanya.
“Di titik inilah riset menemukan relevansinya. Kami tidak berhenti sebagai catatan akademis, tetapi hadir sebagai instrumen perubahan yang konkret,” paparnya.
Ia memastikan, setiap rekomendasi hasil penelitian tak terhenti di meja birokrasi. Sejak tahap awal, hasil kajian sudah dikaitkan dengan kebutuhan regulasi, baik dalam bentuk evaluasi kebijakan lama maupun inisiasi regulasi baru.
“Dengan pendekatan ini, OPD teknis tidak hanya mendapat data, tapi juga blueprint kebijakan yang siap dikawal hingga menjadi keputusan daerah,” tegasnya.
Langkah Brida ini menandai perubahan besar arah pembangunan Sumenep, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadikan kebijakan daerah lebih presisi, inovatif, dan berkelanjutan.
Bukan mustahil, jika pola ini terus berjalan, Sumenep akan menjadi contoh kabupaten di Madura, bahkan Jawa Timur yang mampu membuktikan bahwa riset bukan sekadar formalitas, melainkan motor lahirnya kebijakan yang visioner.
“Harapan kami, seluruh penelitian ini benar-benar menjadi referensi utama pemerintah daerah. Karena tanpa riset, kebijakan hanya akan berputar pada asumsi,” tandasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
