Dermakamila, Terobosan Disdukcapil Sumenep untuk Santri, Murid, dan Mahasiswa: Identitas Legal Jadi Kunci Akses Masa Depan

Jumat, 5 September 2025 - 17:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Disdukcapil Sumenep saat melaksanakan program Dermakamila di SMA Kalianget (Za - garudajatim.com)

i

Disdukcapil Sumenep saat melaksanakan program Dermakamila di SMA Kalianget (Za - garudajatim.com)

SUMENEP, Garuda Jatim – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melaksanakan program program Demi Santri, Murid, dan Mahasiswa Kami Melakukan Jemput Bola (Dermakamila) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Kalianget.

Inovasi layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat itu bentuk pernyataan pemerintah hadir lebih dekat untuk memastikan generasi muda tidak tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

Program Dermakamila dirancang bukan sekadar untuk mempermudah perekaman KTP elektronik atau penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), melainkan menjadi solusi atas problem klasik, sulitnya akses generasi muda khususnya santri dan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi.

Kesibukan belajar, lokasi pondok pesantren yang jauh dari pusat kota, serta keterbatasan waktu, selama ini menjadi hambatan nyata.

“Identitas kependudukan bukan hanya soal administrasi, tapi pintu gerbang menuju layanan negara. Dengan Dermakamila, kami ingin memastikan santri, pelajar, dan mahasiswa Sumenep memiliki dokumen resmi yang sah sejak dini,” ujar Kabid pelayanan pendaftaran penduduk, Wahasah. Jumat (5/25)

Ia mengatakan, akses Pendidikan dan Beasiswa Banyak beasiswa pemerintah dan swasta yang mensyaratkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen resmi.

“Dengan Dermakamila, peluang generasi muda untuk mengakses bantuan pendidikan semakin terbuka lebar,” jelasnya.

Layanan Kesehatan, lanjut dia, Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun BPJS Kesehatan mensyaratkan data kependudukan valid. Pelajar yang sudah terdata otomatis lebih mudah terintegrasi.

Pihaknya menegaskan, perlindungan Sosial Program bantuan sosial, termasuk subsidi pendidikan dan pangan, berlandaskan data kependudukan. Dengan dokumen legal, potensi terlewatnya hak-hak santri dan mahasiswa bisa ditekan.

“Kesiapan Digital, di era layanan berbasis digital, mulai dari aplikasi perbankan hingga SIM online, keberadaan KTP elektronik menjadi syarat mutlak. Dermakamila menyiapkan generasi muda Sumenep agar tidak tertinggal dalam ekosistem digital nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Sumenep, Syahwan Effendy, menyampaikan bahwa data Disdukcapil menunjukkan sudah ribuan penduduk usia sekolah dan mahasiswa di Sumenep yang melakukan perekaman KTP elektronik atau belum memiliki KIA.

“Dermakamila hadir untuk menutup kesenjangan tersebut dengan pendekatan jemput bola, mendatangi pondok pesantren, sekolah, dan kampus secara langsung,” beber Plt Sekda itu.

Selain mengefisiensi waktu, pihaknya menjelaskan, metode ini juga mencegah potensi data ganda dan mempercepat integrasi dengan database nasional. Dengan begitu, validitas data kependudukan Sumenep semakin kuat dan akurat.

Lebih lanjut, ia memaparkan, bahwasanya Dermakamila bukan program sementara. Disdukcapil Sumenep menargetkan inovasi ini menjadi agenda rutin, dengan cakupan seluruh kecamatan hingga pelosok desa.

“Harapannya tidak ada lagi anak, remaja, maupun mahasiswa Sumenep yang hidup tanpa identitas resmi negara,” imbuhnya.

“Dengan langkah strategis ini, Sumenep tidak hanya mengejar ketertinggalan administrasi, tetapi juga menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di kancah pendidikan, sosial, hingga ekonomi berbasis digital,” tukasnya.(Za/Di)

Penulis : Za

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel garudajatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pledoi Asip Kusuma: Dari Tamu Pernikahan ke Kursi Terdakwa
Air Mata di Ruang Sidang PN Sumenep: Korban Cekikan ODGJ Sapudi Menangis Saat Membela Diri, Anak Putus Sekolah 
Sidang ODGJ Sapudi Menguak Cacat Tuntutan Jaksa, KUHP Lama Dipersoalkan di PN Sumenep
Bupati Sumenep Lakukan Reset Birokrasi 2026, Sembilan Kepala OPD Kunci Diganti
Dana PKH Diduga Digunting Bertahun-tahun, Laporan Warga Pakondang Mandek di Kejari Sumenep
Investasi Sumenep Tembus Rp2 Triliun di Tengah Transisi Regulasi, UMKM Jadi Penyangga Utama Ekonomi Daerah
52 SPPG Sumenep Abai Uji Limbah Meski Diwajibkan Kepmen 2760
Perpres MBG Diperluas, Presiden Prabowo: Semua Tenaga Pendidikan Adalah Prioritas Bangsa
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 18:18 WIB

Pledoi Asip Kusuma: Dari Tamu Pernikahan ke Kursi Terdakwa

Rabu, 14 Januari 2026 - 18:07 WIB

Air Mata di Ruang Sidang PN Sumenep: Korban Cekikan ODGJ Sapudi Menangis Saat Membela Diri, Anak Putus Sekolah 

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:59 WIB

Sidang ODGJ Sapudi Menguak Cacat Tuntutan Jaksa, KUHP Lama Dipersoalkan di PN Sumenep

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:01 WIB

Bupati Sumenep Lakukan Reset Birokrasi 2026, Sembilan Kepala OPD Kunci Diganti

Selasa, 13 Januari 2026 - 19:50 WIB

Dana PKH Diduga Digunting Bertahun-tahun, Laporan Warga Pakondang Mandek di Kejari Sumenep

Berita Terbaru

Opini

Catatan Kritis Untuk Penyiaran RRI Sumenep

Rabu, 14 Jan 2026 - 15:19 WIB