SUMENEP, Garuda Jatim – Kontroversi penanganan dugaan gangguan kesehatan siswa pasca mengonsumsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur semakin melebar.
Bukan hanya soal kondisi siswa, tetapi juga sikap Puskesmas Saronggi yang dinilai tidak transparan dan menghindari klarifikasi langsung.
Alih-alih membuka data medis sebagai dasar penjelasan, pihak puskesmas justru terkesan melempar klarifikasi kepada pihak lain. Pernyataan yang muncul pun tidak berbasis hasil pemeriksaan klinis, sehingga memicu kecurigaan publik akan adanya upaya meredam isu tanpa kejelasan fakta.
Dugaan gangguan kesehatan ini mencuat setelah sejumlah siswa dilaporkan mengalami diare dan sakit perut usai menyantap menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG Syita Ananta Talang. Beberapa siswa bahkan sempat mendapatkan penanganan di Puskesmas Saronggi.
Namun, hingga kini tidak ada keterangan resmi yang disampaikan langsung oleh Kepala Puskesmas Saronggi, Nurul Latifa. Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar, mengingat kasus ini menyangkut kesehatan anak-anak yang seharusnya ditangani dengan transparansi tinggi.
Yang justru muncul ke publik adalah pernyataan dari Babinsa Koramil Saronggi, yang mengklaim bahwa tidak terjadi keracunan.
“Silahkan sampean menemui saya, tidak ada keracunan, tapi sakit perut biasa. Puskesmas jangan dipermasalahkan lagi,” ujarnya. Senin (13/4/26).
Pernyataan tersebut dinilai problematik. Selain tidak berasal dari otoritas medis, juga tidak disertai data pendukung seperti hasil diagnosa, rekam medis, maupun pemeriksaan laboratorium.
Ketiadaan data ini menjadi titik kritis. Dalam kasus dugaan gangguan kesehatan, publik berhak mengetahui dasar ilmiah dari setiap kesimpulan yang disampaikan.
“Kalau hanya dibilang sakit perut biasa, itu kesimpulan dari mana? Harusnya ada data medis yang dibuka,” ujar Syamsul Arifin, warga setempat.
Di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan adanya siswa yang benar-benar mendapatkan penanganan medis. Seorang wali murid mengungkapkan bahwa anaknya mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG.
“Dikasih obat di puskesmas, nunggu beberapa jam, baru pulang. Tidak sampai rawat inap,” katanya.
Ia juga mengindikasikan bahwa kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Beberapa siswa lain disebut mengalami gejala serupa, meski tidak semuanya dibawa ke fasilitas kesehatan.
“Iya, yang menu bakso itu. Ada lebih dari satu yang kena, tapi tidak semua ke puskesmas,” tambahnya.
Perbedaan narasi antara masyarakat dan pihak yang mengatasnamakan puskesmas memperkeruh situasi. Di satu sisi ada pengakuan adanya penanganan medis, sementara di sisi lain muncul klaim bahwa tidak ada kejadian serius tanpa bukti terbuka.
Situasi ini memunculkan dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk mereduksi persoalan agar tidak berkembang luas. Terlebih, hingga kini pihak Puskesmas Saronggi belum menunjukkan sikap terbuka kepada media.
Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan yang menuntut akuntabilitas dan transparansi tinggi.
“Ini bukan sekadar soal klarifikasi, tapi soal kepercayaan publik. Kalau informasinya ditutup, justru akan memunculkan spekulasi liar,” ujar warga lainnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas layanan kesehatan di tingkat lokal. Ketika komunikasi publik tidak berbasis data, maka kepercayaan masyarakat menjadi taruhan.
Desakan agar Puskesmas Saronggi segera membuka data medis pun semakin menguat. Publik menilai, hanya dengan transparansi penuh, polemik ini dapat diselesaikan secara objektif.
Jika tidak, maka klaim “tidak ada keracunan” akan terus dipandang sebagai pernyataan sepihak yang lemah secara evidensi.
Di tengah situasi ini, satu hal yang menjadi sorotan utama: mengapa klarifikasi tidak disampaikan langsung oleh pihak medis yang berwenang, dan mengapa data pemeriksaan hingga kini belum juga dibuka?
Pertanyaan tersebut masih menggantung, seiring publik menunggu keberanian pihak terkait untuk menjelaskan fakta yang sesungguhnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
