SURABAYA, Garuda Jatim — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendorong efisiensi energi. Kebijakan ini mulai berlaku awal April 2026 dan dijalankan setiap hari Rabu.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk pelonggaran kinerja, melainkan transformasi pola kerja yang menuntut kedisiplinan dan produktivitas lebih tinggi.
Hal itu disampaikannya saat apel dan halal bihalal bersama ASN dan BUMD usai libur Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
“Mulai minggu depan WFH kita laksanakan setiap hari Rabu. Sementara Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat tetap bekerja secara langsung. Ini bagian dari upaya penghematan BBM dan energi yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Khofifah. Sabtu (28/3/26)
Khofifah menekankan, penerapan WFH tidak boleh diartikan sebagai pengurangan intensitas kerja. Justru, sistem kerja fleksibel ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja ASN, terutama dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Pihaknya memastikan sektor-sektor pelayanan vital tetap berjalan normal dengan sistem pengaturan kehadiran. Pengawasan terhadap kinerja ASN juga akan diperketat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Pelayanan publik tidak boleh berkurang. Kinerja harus tetap optimal, koordinasi harus semakin kuat, dan seluruh ASN dituntut menjaga tanggung jawabnya,” paparnya.
Khofifah menjelaskan bahwa skema WFH dipilih dibandingkan work from anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga kontrol dan produktivitas kerja ASN. Dengan bekerja dari rumah, keluarga dapat turut memantau dan mendukung aktivitas kerja.
Penetapan hari Rabu sebagai waktu WFH bukan tanpa alasan. Berdasarkan perhitungan Pemprov Jatim, rata-rata ASN menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau 28 kilometer pulang-pergi setiap harinya.
Dengan satu hari WFH dalam sepekan, potensi penghematan BBM dinilai signifikan. Selain itu, pemilihan hari Rabu juga untuk menghindari potensi lonjakan mobilitas jika kebijakan diterapkan pada hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan.
“Kalau hari Jumat, ada kecenderungan terjadi long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM untuk perjalanan luar kota atau rekreasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengajak seluruh ASN menjadikan momentum Idul Fitri sebagai titik awal memperkuat semangat pengabdian. Nilai-nilai yang ditempa selama Ramadan seperti disiplin, kejujuran, dan keikhlasan, diharapkan tercermin dalam etos kerja pasca-Lebaran.
“Hari ini bukan sekadar kembali bekerja, tetapi momentum reset untuk memperkuat soliditas, solidaritas, dan komitmen sebagai pelayan masyarakat,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa ASN harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan publik yang responsif, profesional, dan tanpa hambatan. Dalam sepekan ke depan, seluruh perangkat daerah diminta memastikan layanan publik kembali berjalan 100 persen normal tanpa adanya penumpukan pekerjaan (backlog).
“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja. Ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Khofifah.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Jawa Timur berharap mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi energi dan peningkatan kinerja birokrasi, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
