JAKARTA, Garuda Jatim, Founder Profesional Muda, Haudhi Ramdayuza, menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mendorong SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina merupakan langkah win-win solution.
Di satu sisi, negara melalui BUMN Pertamina tetap memperoleh manfaat dari distribusi BBM ke SPBU Swasta. Di sisi lain, masyarakat tetap bisa membeli BBM di SPBU swasta yang dinilai memiliki kualitas dan layanan lebih baik.
“Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi Pertamina untuk berbenah, memperbaiki kualitas dan pelayanan agar masyarakat kembali percaya pada produk dalam negeri,” ujarnya. Selasa (23/25)
Polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell dan BP memang tengah menyita perhatian publik.
Haudhi mengatakan, bahwa krisis ini harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Seharusnya langkah Menteri ESDM yang berani menambah kuota impor BBM lebih dari 10 persen dibanding tahun lalu merupakan strategi yang tepat untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di SPBU swasta dan memastikan pasokan mencukupi bagi masyarakat.
“Keputusan *Bahlil Lahadalia Menteri ESDM menambah kuota impor BBM merupakan langkah strategis yang menjamin pasokan nasional tetap aman. Kelangkaan di SPBU swasta bukan akibat kurangnya impor, melainkan karena terjadi pergeseran konsumen,” jelasnya.
Menurut Haudhi, perpindahan besar-besaran konsumen ke SPBU Swasta terjadi akibat menurunnya kepercayaan pada Pertamina. Pergeseran tersebut muncul akibat keresahan publik terhadap mutu layanan dan produk Pertamina, termasuk kasus BBM oplosan bercampur air di sejumlah wilayah.
“Kepercayaan masyarakat jadi faktor utama. Insiden BBM bercampur air jelas merusak citra Pertamina dan mendorong publik beralih ke SPBU swasta,” ucapnya.
Ia menyoroti langkah strategis pemerintah yang mulai mengalihkan sumber impor BBM dari Singapura ke Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Menurutnya, keputusan ini didasari pada efisiensi logistik, diversifikasi pasokan, dan faktor geopolitik.
“Dengan dermaga berkapasitas besar yang sedang dibangun, impor bisa langsung dilakukan dengan kapal besar dari AS dan Timur Tengah sehingga biaya lebih efisien. Diversifikasi pasokan juga memperkuat ketahanan energi kita,” tegasnya.
Pihaknya menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor. Situasi kelangkaan harus dijawab dengan audit realisasi kuota impor, transparansi distribusi, serta komunikasi publik yang lebih terbuka.
“BBM bukan sekadar komoditas dagang. Ini kebutuhan publik yang menyangkut biaya hidup, mobilitas, hingga stabilitas sosial. Kebijakan Menteri ESDM sudah di jalur yang tepat, tinggal memastikan implementasinya konsisten di lapangan,” imbuhnya.
Haudhi menyatakan, bahwa krisis BBM ini harus menjadi momentum menuju kemandirian energi nasional.
“Profesional muda siap berkontribusi menghadirkan solusi inovatif, baik dalam efisiensi distribusi maupun percepatan transisi energi bersih. Dari sekadar mengatasi kelangkaan, kita harus bergerak menuju kemandirian dan keberlanjutan energi bangsa,” tutupnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
