SUMENEP, Garuda Jatim – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai mengunci arah pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan enam aspek prioritas strategis sebagai peta jalan percepatan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini menandai upaya serius Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merespons tantangan struktural daerah, mulai dari ketimpangan wilayah daratan kepulauan, kualitas sumber daya manusia, hingga ketahanan ekonomi lokal.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa arah pembangunan 2026 dirumuskan melalui tema besar “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata”.
“Tema ini menjadi garis tegas bahwa pembangunan tidak lagi diposisikan semata sebagai deret proyek fisik, melainkan instrumen penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya. Senin (23/2/26)
Prioritas pertama difokuskan pada stabilisasi kemandirian masyarakat, dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pemerintah menyiapkan intervensi kebijakan melalui peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, hingga perdagangan rakyat.
“Pengembangan pola padat karya menjadi salah satu strategi utama, tidak hanya untuk menekan angka pengangguran, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi,” tegas Arif.
Sejalan dengan itu, lanjut dia, Pihaknya menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penguatan kewirausahaan. Fokus utama diarahkan pada generasi muda agar mampu membaca peluang pasar dan tidak terjebak pada ketergantungan lapangan kerja formal semata.
Lebih lanjut, ia mengatakan, aspek ketiga menyasar pemantapan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan.
Di sektor pendidikan, sambung Arif, kebijakan diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan budaya literasi. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan melalui pemerataan tenaga medis dan penyediaan dokter spesialis, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan layanan.
“Kami juga memperkuat pendekatan promotif dan preventif serta memastikan optimalisasi Universal Health Coverage (UHC) berjalan efektif,” imbuhnya.
Pembangunan infrastruktur tetap ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Namun, arah kebijakan 2026 menekankan pemerataan antarwilayah, bukan sekadar pembangunan terpusat. Infrastruktur yang dibangun diarahkan untuk mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi lokal, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta mitigasi bencana.
Di sisi sosial-politik, Pemkab Sumenep turut memberi perhatian pada stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat. Penguatan forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dengan perangkat daerah, serta optimalisasi layanan darurat terpadu menjadi bagian dari agenda prioritas.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah revitalisasi layanan Si-Lapor 112, yang diproyeksikan sebagai instrumen deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan keamanan, ketertiban, maupun kondisi darurat lainnya.
Adapun prioritas terakhir diarahkan pada pembenahan tata kelola pemerintahan. Pemerintah menargetkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem informasi pemerintahan berbasis digital.
“Enam prioritas ini bukan sekadar daftar program, tetapi komitmen arah pembangunan daerah agar lebih terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandas Arif Firmanto.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
