SURABAYA, Garuda Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengambil langkah tegas dalam merespons meningkatnya ketidakpastian global dengan meminta seluruh kepala daerah memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa dinamika geopolitik internasional kini berpotensi langsung memengaruhi stabilitas daerah, khususnya pada sektor energi, pangan, dan logistik.
“Risiko global hari ini tidak bisa dipandang sebagai isu eksternal semata. Dampaknya sudah terasa hingga ke daerah, sehingga membutuhkan respons cepat dan terintegrasi,” ujar Khofifah. Sabtu (29/3/26)
Ia menekankan bahwa setiap pemerintah kabupaten atau kota harus mampu memperkuat ketahanan daerah sekaligus meningkatkan fleksibilitas kebijakan agar tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang di tengah perubahan global yang cepat.
Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, Jawa Timur menunjukkan daya tahan yang solid. Kontribusinya mencapai 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional.
Pada 2025, PDRB Jatim tercatat sebesar Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33 persen, angka yang mencerminkan stabilitas di tengah tekanan global.
Kinerja investasi pun memperlihatkan tren menguat. Jawa Timur berada di peringkat ketiga nasional dengan kontribusi 7,5 persen terhadap total investasi Indonesia. Bahkan, pada triwulan IV 2025, pertumbuhan investasi mencapai 31,6 persen secara kuartalan dan 11,4 persen secara tahunan.
Di sektor logistik, peran strategis Jawa Timur semakin vital. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi simpul utama distribusi nasional yang melayani mayoritas jalur tol laut dan menopang hampir 80 persen distribusi logistik ke kawasan Indonesia Timur. Posisi ini menjadikan stabilitas logistik Jatim sebagai kunci keseimbangan ekonomi regional.
Sementara itu, sektor pangan menjadi perhatian utama. Jawa Timur tetap menjadi produsen padi dan beras terbesar di Indonesia dengan cadangan beras pemerintah mencapai 825,36 ton.
“Ketahanan pangan adalah fondasi utama stabilitas daerah. Jawa Timur harus mampu menjadi benteng sekaligus penyangga kebutuhan nasional,” tegas Khofifah.
Untuk memperkuat sektor ini, Pemprov Jatim menggenjot berbagai program strategis seperti optimalisasi lahan pertanian, percepatan distribusi pupuk bersubsidi, serta penguatan jaringan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub. Intervensi harga juga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di seluruh 38 kabupaten/kota guna menjaga daya beli masyarakat.
Di sektor energi, pemerintah memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman meskipun terjadi fluktuasi harga global. Upaya jangka panjang juga terus didorong melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang kini telah mencapai kapasitas 709,13 megawatt (MW).
Tak hanya itu, efisiensi anggaran turut diperketat melalui kebijakan work from home (WFH), pembatasan perjalanan dinas, serta digitalisasi rapat pemerintahan sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, Pemprov Jatim memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM melalui kebijakan relaksasi kredit serta memperluas perlindungan sosial. Program bantuan seperti PKH Plus, bantuan disabilitas, BLT buruh, hingga akses permodalan bagi kelompok rentan terus diperluas.
Di akhir pernyataannya, Khofifah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang dapat memicu kepanikan pasar.
“Stok aman, distribusi terkendali. Tidak perlu panic buying. Yang terpenting adalah menjaga stabilitas bersama,” pungkasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
