SUMENEP, Garuda Jatim – Penolakan massal terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kali ini terjadi di Raudlatul Athfal Hidayatut Thalibin (RA HT) setelah seluruh wali murid menolak menu MBG yang disalurkan SPPG Pakamban Laok 2 di bawah Yayasan Bumi Asfan Abadi karena dinilai tidak layak dan minim gizi.
Imbas penolakan tersebut, puluhan ompreng beserta paket MBG kering tidak kunjung dijemput oleh pihak penyalur. Kepala RA HT, Siti Maysaroh, akhirnya mengamankan ompreng dan makanan tersebut dengan memasukkannya ke dalam ruangan sekolah dan menguncinya demi keamanan.
Siti Maysaroh menegaskan, langkah itu bukan penahanan, melainkan bentuk tanggung jawab agar barang tidak hilang atau disalahgunakan.
“Saya menunggu penjemput ompreng sampai pukul 12.30. Karena tidak ada yang datang dan saya khawatir tidak aman, akhirnya saya masukkan ke ruangan dan dikunci,” ujarnya. Sabtu (31/1/26).
Ia menepis keras tudingan bahwa pihak sekolah menyandera atau menahan ompreng MBG. Menurutnya, sejak awal sekolah justru menunggu agar ompreng dan menu MBG segera dikembalikan kepada pihak SPPG.
“Tidak ada niat menahan. Kami menunggu bersama guru-guru lain. Justru kami ingin ompreng dan menu MBG kering itu segera diambil karena memang sudah ditolak wali murid,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siti Maysaroh menyebut pengamanan tersebut murni keputusan pribadi sebagai kepala sekolah. Sebab, ompreng dan paket MBG yang sudah ditolak tetap menjadi tanggung jawab sekolah selama belum dijemput.
“Kalau sampai hilang, siapa yang disalahkan? Tentu sekolah. Karena itu saya amankan. Kami sempat menunggu lama, lalu pulang. Saat saya kembali, mobil BGN sudah tidak ada,” jelasnya.
Dinilai Tak Layak Gizi
Penolakan terhadap MBG di RA HT bukan tanpa alasan. Seluruh wali murid sepakat menolak setelah melihat langsung isi paket makanan yang diterima anak-anak.
Menu MBG yang disalurkan hanya berupa roti, susu kotak rasa cokelat, dan potongan pepaya sekitar tiga hingga empat iris, yang bahkan datang terlambat dari jadwal.
“Menu seperti ini jelas tidak mencerminkan makanan bergizi, apalagi untuk anak usia dini. Ini bukan soal kenyang, tapi soal kualitas gizi,” kata Siti Maysaroh.
Kasus ini kembali menambah daftar panjang kritik terhadap kualitas pelaksanaan Program MBG di Sumenep. Alih-alih meningkatkan gizi anak, program nasional tersebut justru memantik penolakan dan kegelisahan wali murid akibat menu yang dinilai jauh dari standar kelayakan.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
