SUMENEP, Garuda Jatim – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek pengadaan kambing oleh BUMDes Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kembali memantik sorotan publik.
Di tengah ramainya isu dugaan bancakan anggaran, jumlah kambing dalam proyek tersebut justru mendadak bertambah, memunculkan kecurigaan adanya manipulasi data dan pengelabuan aparat.
Praktisi hukum asal Sumenep, Fathor Rahman, menilai situasi ini bukan lagi sekadar kegaduhan biasa.
Ia menyebut, serangkaian dugaan penyimpangan di Desa Meddelan sudah lama beredar, baik di media massa maupun media sosial, namun tidak pernah direspons secara serius oleh pemerintah desa.
“Pemberitaan dan viral di media sosial ternyata tidak membuat elite desa jera. Justru muncul kejanggalan baru,” kata Fathor Rahman. Minggu (1/2/26)
Ia mengatakan, proyek pengadaan kambing yang dikelola BUMDes Meddelan awalnya tercatat berjumlah 16 ekor. Dalam perkembangannya, jumlah tersebut berkurang menjadi 15 ekor dengan alasan satu ekor mati. Namun, ketika persoalan ini mulai disorot publik, jumlah kambing kembali bertambah.
“Ini seperti disulap. Saat ramai diperiksa dan diberitakan, kambingnya tiba-tiba ada lagi. Seolah-olah aparat dan masyarakat bisa dipermainkan,” ujarnya.
Fathor mempertanyakan kewajaran proyek tersebut, terlebih anggaran yang digunakan disebut mencapai ratusan juta rupiah. Menurutnya, angka itu jauh dari rasional jika dibandingkan dengan harga pasaran kambing.
“Saya cek ke pasar hewan, satu ekor kambing besar harganya sekitar Rp1 jutaan. Kalau belasan ekor, lalu ke mana sisa anggarannya?” tegasnya.
Pihaknya menjelaskan, pengadaan kambing dilakukan pada tahun anggaran 2025. Namun pada pertengahan Januari 2026, setelah dugaan penyimpangan mencuat dan menjadi perbincangan luas, BUMDes kembali membeli kambing tambahan.
“Kalau tidak terbongkar, anggarannya mau ke mana? Tapi karena sudah ramai, kambingnya baru dilengkapi. Ini sangat merugikan dan membodohi masyarakat,” jelasnya.
Fathor menyatakan, praktik tersebut bukan kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya upaya mengakali proyek agar terhindar dari masalah hukum. Ia bahkan menyebut dugaan keterlibatan Kepala Desa Meddelan sebagaimana diakui Ketua BUMDes.
“Ini bukan salah hitung, tapi dugaan modus,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Lenteng, Supardi, hingga kini belum memberikan tanggapan. Meski isu dugaan penyimpangan tersebut telah ramai dibicarakan masyarakat, tidak ada pernyataan resmi dari pihak kecamatan.
Padahal, nomor telepon seluler camat diketahui aktif dan pesan singkat yang dikirim melalui WhatsApp telah diterima. Hingga berita ini ditayangkan, Camat Lenteng memilih diam.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
