SUMENEP, Garuda Jatim – Gelombang persoalan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan mensuspend atau menghentikan sementara operasional belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.
Kebijakan keras ini diambil menyusul rentetan temuan serius di lapangan, mulai dari roti berjamur, buah busuk dan berulat, lauk basi, hingga keluhan penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan.
Temuan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan dalam program nasional MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa penghentian sementara operasional dapur merupakan mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik di Jakarta, seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (28/2/26) kemarin.
Berdasarkan infografis yang beredar dan diterima media ini melalui tangkapan layar story WhatsApp, jumlah dapur SPPG yang disuspend tersebar di sejumlah provinsi. Rinciannya, Banten 2 dapur, DKI Jakarta 1 dapur, Jawa Barat 7 dapur, Jawa Tengah 3 dapur, Kalimantan Barat 2 dapur, Kepulauan Riau 1 dapur, dan Jawa Timur menjadi yang terbanyak dengan 17 dapur SPPG.
Jawa Timur pun menjadi sorotan utama. Dapur-dapur yang dihentikan sementara tersebar di berbagai kabupaten, seperti Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Madiun, hingga Kabupaten Sumenep.
Di Sumenep, tercatat empat SPPG masuk dalam daftar suspend, yakni:
SPPG Sumenep, Kecamatan Batang-Batang, Desa Batang-Batang Daya 2
SPPG Sumenep, Kecamatan Pragaan, Desa Pakamban Laok 2
SPPG Sumenep, Kecamatan Lenteng, Desa Lenteng Timur 2
SPPG Sumenep, Kecamatan Dungkek, Desa Jadung
Dari keempat dapur tersebut, SPPG Pakamban Laok 2, Kecamatan Pragaan, menjadi sorotan paling tajam. Dapur yang dikelola Yayasan Bumi Asfan Abadi itu diduga bermasalah setelah menu MBG yang disalurkan disebut menyebabkan sejumlah guru dan siswa mengalami diare.
Penolakan dari wali murid Raudlatul Athfal (RA) juga sempat terjadi. Mereka menilai menu MBG yang dibagikan tidak layak konsumsi, seiring beredarnya keluhan kualitas makanan yang diterima anak-anak.
Masalah tak berhenti di situ. Perkembangan terbaru kembali memantik keresahan publik setelah dalam paket MBG kering ditemukan roti berjamur. Temuan tersebut dikeluhkan sejumlah orang tua siswa dan semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan mutu pangan di tingkat dapur pelaksana.
Langkah suspend yang diambil BGN disebut sebagai upaya evaluasi menyeluruh untuk memastikan program MBG benar-benar memenuhi standar gizi, higienitas, dan keamanan pangan.
Namun di sisi lain, masyarakat kini mendesak adanya transparansi hasil evaluasi, kejelasan sanksi bagi pengelola dapur bermasalah, serta jaminan kualitas sebelum distribusi MBG kembali dilanjutkan.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
