SUMENEP, Garuda Jatim – Tagline “Bismillah Melayani” yang terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kini kian kehilangan makna.
Setelah satu tahun kepemimpinan Achmad Fauzi Wongsojudo–Imam Hasyim, persoalan banjir yang berulang di jantung kota tak juga terselesaikan.
Kondisi ini memicu kekecewaan publik dan menegaskan jurang antara slogan pelayanan dan realitas pembangunan.
Setiap hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, sejumlah ruas jalan protokol dan kawasan permukiman kembali tergenang. Aktivitas warga lumpuh, arus lalu lintas tersendat, dan genangan air menjadi pemandangan rutin yang seolah dianggap wajar oleh pemerintah daerah.
“Banjir ini bukan kejadian baru. Sudah bertahun-tahun. Kalau dalam satu tahun kepemimpinan saja tidak ada perubahan, lalu apa yang sebenarnya dikerjakan?” kata seorang warga dengan nada kesal saat melintasi jalan yang tergenang. Senin (2/3/26)
Alih-alih menunjukkan progres nyata, penanganan banjir dinilai hanya sebatas respons sesaat. Normalisasi saluran air, perbaikan drainase, dan pengendalian sedimentasi belum terlihat sebagai program prioritas yang terencana dan berkelanjutan. Publik pun menilai pemerintah lebih sibuk membangun citra dibanding menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Warga menilai, jika dalam satu tahun kepemimpinan saja persoalan mendasar seperti banjir tak kunjung diselesaikan, maka tagline “Bismillah Melayani” hanya akan dikenang sebagai slogan kosong.
Masyarakat menuntut pemerintah berhenti menjual narasi keberhasilan semu dan mulai bekerja nyata, adil, serta berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pencitraan kekuasaan
Sementara itu, Mahasiswa Sumenep, Moh Afandi, menyebut kegagalan mengatasi banjir menjadi cermin lemahnya tata kelola pembangunan daerah. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa lagi ditutup dengan dalih cuaca ekstrem.
“Ini murni soal kelalaian dan salah urus. Drainase dangkal, saluran mampet, perawatan nihil. Tapi yang ditonjolkan justru seremoni dan pencitraan,” tegasnya.
Ia menambahkan, satu tahun kepemimpinan Fauzi–Imam belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Sumenep. Orientasi kebijakan dinilai tidak menyentuh persoalan struktural, bahkan memperlebar ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Kepulauan makin tertinggal. Infrastruktur dasar masih jauh dari layak, tapi pemerintah seolah menutup mata. Ini bukan lagi kelalaian, tapi pembiaran,” ungkapnya dengan nada lantang.
Kritik terhadap pemerintah daerah kian menguat karena tidak adanya transparansi dan target jelas dalam penanganan banjir. Hingga kini, publik tidak pernah disuguhi peta jalan penanganan banjir yang terukur, termasuk anggaran, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah konkret dan strategis untuk mengakhiri banjir yang terus berulang setiap tahun.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
