SUMENEP, Garuda Jatim — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai menyusun Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk mencari sektor yang benar-benar mampu menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
Potensi besar tidak akan banyak berarti jika hanya berhenti menjadi daftar kekayaan daerah.
Langkah tersebut menandai upaya Bappeda Sumenep membawa perencanaan ekonomi ke arah yang lebih konkret, bukan lagi sekadar bertanya apa yang dimiliki Sumenep?, tetapi mulai menjawab pertanyaan yang lebih penting, yakni potensi mana yang paling mampu menghasilkan pertumbuhan, investasi, lapangan kerja dan kesejahteraan?.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan hal itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng. Rabu (19/8/26).
Arif menegaskan, roadmap tersebut harus menjadi peta jalan aksi, bukan sekadar dokumen perencanaan yang berakhir di atas meja birokrasi.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” tegas Arif.
Pernyataan itu menjadi garis besar arah baru yang ingin dibangun Bappeda. Setiap potensi harus memiliki jalan menuju produktivitas, setiap program harus mempunyai target, dan setiap intervensi pemerintah harus dapat diukur dampaknya.
Dari Pertanian, Laut hingga Migas: Mana yang Jadi Mesin Utama?
Sumenep memiliki modal ekonomi yang berlapis. Pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa hingga minyak dan gas bumi menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah.
Namun, Arif tidak ingin seluruh sektor tersebut diperlakukan sama tanpa melihat daya ungkit masing-masing.
“Melalui roadmap, sektor-sektor tersebut akan dianalisis untuk menemukan economic driver, yakni sektor yang memiliki kemampuan paling besar dalam mendorong pertumbuhan sektor lainnya,” katanya.
Penentuan sektor prioritas akan dilakukan berbasis data dan analisis sehingga arah kebijakan tidak sekadar mengikuti asumsi atau kebiasaan perencanaan sebelumnya.
Bagi Arif, strategi tersebut semakin penting karena karakter wilayahnya sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan yang berbeda. Persoalan konektivitas, distribusi barang, akses pembiayaan, infrastruktur dan keterhubungan pasar harus masuk dalam perhitungan.
Jangan Biarkan Komoditas Sumenep Keluar Sebagai Bahan Mentah. Salah satu pekerjaan besar yang dibidik Bappeda adalah hilirisasi.
“Komoditas lokal harus didorong agar tidak berhenti dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk pertanian, perikanan, peternakan, garam maupun komoditas lainnya perlu memiliki ruang pengolahan dan pengembangan nilai tambah di daerah,” paparnya.
Arif menilai, semakin banyak rantai nilai yang dapat dipertahankan di Sumenep, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
“Semakin banyak nilai tambah yang dapat dipertahankan di Kabupaten Sumenep, semakin besar pula peluang meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Dengan kata lain, pihaknya ingin mendorong agar hasil bumi dan hasil laut tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga menghasilkan industri, pekerjaan dan pendapatan.
Investasi Harus Punya Arah
Roadmap tersebut juga akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan investasi secara lebih konkret.
Bukan sekadar mempromosikan potensi, tetapi memetakan sektor yang membutuhkan investasi, lokasi yang siap dikembangkan, infrastruktur yang diperlukan, regulasi yang harus diperbaiki, hambatan yang harus diselesaikan serta perangkat daerah yang bertanggung jawab.
Pendekatan itu diharapkan membuat iklim investasi Sumenep lebih terarah sekaligus membuka peluang lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
UMKM Tidak Cukup Hanya Diberi Pelatihan
Bappeda juga memberi perhatian terhadap pelaku UMKM.
Menurut Arif, penguatan UMKM tidak boleh berhenti pada pelatihan. Pelaku usaha membutuhkan ekosistem yang lebih lengkap, mulai dari akses pembiayaan, teknologi, digitalisasi, sertifikasi, kualitas produk, kemasan, pemasaran hingga akses terhadap rantai pasok yang lebih besar.
Dengan demikian, UMKM lokal tidak hanya menjadi pelaku ekonomi bertahan hidup, tetapi dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja.
Bappeda Ingin Ada Hasil Cepat
Selain program jangka menengah dan panjang, roadmap juga akan memasukkan quick wins atau langkah yang bisa menghasilkan dampak ekonomi dalam waktu relatif cepat.
Arif mengatakan, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pertumbuhan dalam angka. Mereka membutuhkan perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan.
“Masyarakat membutuhkan hasil yang dapat dirasakan, terutama dalam peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan pendapatan,” ungkapnya.
Karena itu, setiap program dalam roadmap nantinya diharapkan memiliki target yang jelas, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, kebutuhan pembiayaan dan indikator keberhasilan.
Bukan Proyek Bappeda, Tapi Agenda Ekonomi Sumenep
Dalam penyusunannya, Bappeda melibatkan Universitas 45 Surabaya sebagai penyedia jasa konsultansi.
Namun Arif mengingatkan agar kajian tersebut tidak terjebak dalam teori.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” sambungnya.
Sebab, percepatan ekonomi tidak mungkin dikerjakan oleh Bappeda sendirian.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam penguatan UMKM, industri dan perdagangan. Sektor pertanian serta perikanan membutuhkan dukungan perangkat daerah teknis. DPMPTSP berperan membuka pintu investasi dan kemudahan berusaha.
Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Disbudporapar menopang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Infrastruktur dan konektivitas juga harus bergerak searah dengan agenda ekonomi.
Dukungan digitalisasi, perbankan dan data statistik pun menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut.
Karena itu, FGD diharapkan bukan sekadar forum mendengarkan paparan. Bappeda ingin forum tersebut menjadi ruang untuk menguji data, membongkar hambatan, mengoreksi program, menemukan potensi yang belum tergarap dan merumuskan peluang investasi yang benar-benar bisa dieksekusi.
Lebih jauh, Arif menjelaskan bahwa roadmap yang lahir nantinya harus menjadi dokumen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Dengan penyusunan roadmap tersebut, Bappeda Sumenep kini tengah mencoba mengubah cara daerah melihat potensi ekonominya.
Bukan lagi sekadar menghitung berapa banyak yang dimiliki, tetapi menentukan apa yang harus dikerjakan agar kekayaan tersebut benar-benar menjadi pertumbuhan.
Dari potensi menuju aksi. Dari komoditas menuju nilai tambah. Dari investasi menuju lapangan kerja. Dan dari pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
