SUMENEP, Garuda Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan menggeser pendekatan dari sekadar pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi wilayah.
Melalui strategi tersebut, penanganan kemiskinan diarahkan untuk menyentuh persoalan mendasar yang selama ini membatasi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup, mulai dari keterbatasan akses ekonomi hingga minimnya kesempatan kerja.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa keberagaman karakteristik geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
“Setiap wilayah memiliki tantangan sekaligus potensi yang berbeda sehingga membutuhkan intervensi yang tepat sasaran dan tidak dapat disamaratakan,” jelasnya. Kamis (17/09/26)
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat yang digelar di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep.
Tiga Fokus Utama Pengentasan Kemiskinan
Dalam forum tersebut, Arif Firmanto memaparkan tiga fokus utama yang menjadi landasan Pemkab Sumenep dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Ketiga fokus itu meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Arif menekankan bahwa bantuan sosial tetap memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat rentan. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan program yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” tegas Arif.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan dampak kemiskinan, tetapi juga berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat keluar dari persoalan ekonomi secara berkelanjutan.
Berdasarkan data tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Meski menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat jumlah penduduk yang masih berada dalam kategori miskin tergolong besar.
Arif menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan perlu diikuti dengan penguatan program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Dengan demikian, capaian penurunan kemiskinan tidak berhenti pada indikator statistik, tetapi juga tercermin dalam peningkatan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Sumenep.
Untuk memperkuat efektivitas penanganan kemiskinan, Pemkab Sumenep mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Program tersebut dirancang dengan melibatkan berbagai sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan kemiskinan.
Kolaborasi itu mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pemberdayaan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi agenda bersama yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Dari sisi pengurangan beban pengeluaran, sejumlah intervensi telah dilakukan pemerintah daerah, di antaranya melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Program-program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga.
Sementara itu, dari sisi peningkatan pendapatan, pemerintah mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut diperkuat melalui pelatihan keterampilan, pelaksanaan bursa kerja atau job fair, serta program padat karya yang diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan.
Pemetaan Wilayah Jadi Dasar Perumusan Kebijakan
Tidak hanya membahas program pemberdayaan ekonomi, FGD yang digelar Bappeda Sumenep tersebut juga mengulas sejumlah aspek strategis dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Pembahasan meliputi kajian spasial, pengelompokan wilayah kemiskinan, model pengembangan ekonomi, hingga pendekatan sosial dan budaya masyarakat Madura.
Kajian spasial menjadi salah satu aspek penting karena dapat membantu pemerintah memahami sebaran kemiskinan sekaligus mengenali karakteristik wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Sementara itu, pemetaan potensi ekonomi di masing-masing wilayah diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menentukan program pemberdayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan sosial dan budaya juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut, mengingat keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan anggaran, tetapi juga oleh kesesuaian program dengan karakteristik dan pola kehidupan masyarakat setempat.
Melalui penguatan perencanaan berbasis wilayah, Pemkab Sumenep berupaya membangun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Bappeda Sumenep menempatkan penguatan ekonomi masyarakat dan optimalisasi potensi wilayah sebagai bagian penting dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif di seluruh wilayah kabupaten, baik daratan maupun kepulauan.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
