SUMENEP, Garuda Jatim – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakamban Laok 2, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menuai kecaman publik.
Pengelola dapur MBG di bawah naungan Yayasan Bumi Asfan Abadi dinilai abai terhadap keluhan serius masyarakat dan lebih mengedepankan pencitraan di media sosial ketimbang bertanggung jawab atas dampak kesehatan yang muncul.
Sorotan mencuat setelah sejumlah siswa dan guru dilaporkan mengalami diare usai mengonsumsi menu ayam bakar dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ayam tersebut diduga tidak matang sempurna dan tetap disajikan kepada penerima manfaat.
Seorang guru berinisial NF menyebut kejadian tersebut bukan sekadar persoalan selera, melainkan menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Ini bukan keluhan biasa. Setelah makan MBG, beberapa anak dan guru mencret. Dugaan kami kuat, ayamnya tidak matang. Tapi tidak ada penjelasan resmi, tidak ada permintaan maaf, apalagi tanggung jawab,” tegas NF. Minggu (1/2/26).
NF menilai, sikap pengelola SPPG Pakamban Laok 2 justru semakin mengecewakan karena memilih bungkam atas keluhan tersebut, namun tetap aktif menampilkan konten positif di media sosial.
“Kalau ada masalah serius seperti ini, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Bukan malah diam dan seolah semuanya baik-baik saja,” tambahnya.
Keluhan serupa datang dari wali murid berinisial MF. Ia menilai pengelola SPPG Pakamban Laok 2 menunjukkan sikap anti-kritik dan tidak siap diawasi publik.
Menurut MF, sejumlah komentar wali murid yang menyampaikan keluhan secara sopan di akun TikTok SPPG Pakamban Laok 2 justru dihapus oleh admin.
“Kami tidak menghujat, hanya menyampaikan fakta. Tapi komentar kami dihapus. Ini kesannya mereka hanya ingin terlihat bagus, bukan mau memperbaiki masalah,” tegas MF dengan nada geram.
MF menegaskan, tindakan menghapus komentar justru memperkuat kecurigaan publik atas kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
“Kalau merasa tidak bersalah, kenapa harus menghapus kritik? Yang kami butuhkan kejelasan, bukan pencitraan,” imbuhnya.
Ketegangan ini memperpanjang daftar persoalan SPPG Pakamban Laok 2. Sebelumnya, menu MBG yang dinilai kering dan tidak layak juga ditolak secara massal oleh wali murid RA Hidayatut Thalibin (RA HT) sebagai bentuk protes terbuka.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Pakamban Laok 2 maupun Yayasan Bumi Asfan Abadi belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi media pun tidak mendapat respons.
Sikap diam tersebut semakin menguatkan penilaian publik bahwa pengelola SPPG Pakamban Laok 2 cenderung menghindari tanggung jawab, padahal Program MBG menyangkut hak dasar anak-anak dan tidak bisa dijalankan dengan pendekatan seremonial semata.
Publik kini mendesak instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Pakamban Laok 2 guna memastikan keamanan pangan dan mencegah kejadian serupa terulang.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
