JAKARTA, Garuda Jatim – Di tengah dinamika politik nasional dan tantangan regenerasi kepemudaan, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Pleno terbuka.
Forum ini menjadi titik krusial konsolidasi organisasi, penataan ulang kepemimpinan, serta penegasan arah gerak KNPI dalam mengawal agenda pembangunan nasional ke depan.
Rapat pleno DPP KNPI tersebut membahas secara komprehensif penguatan struktur organisasi, sinkronisasi program kepemudaan dengan pemerintah, serta agenda-agenda strategis nasional KNPI.
Forum ini sekaligus menandai komitmen organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia untuk tetap adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pemuda di daerah.
Ketua Umum DPP KNPI, H. Ali Hanapiah, secara resmi menetapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di enam provinsi, yakni Banten, Sumatera Utara, Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
“Penetapan Musda ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus mendorong regenerasi kepemimpinan pemuda di tingkat provinsi,” Katanya. Kamis (15/1/26)
Menurut Ali Hanapiah, Musda sebagai momentum konsolidasi pemuda daerah untuk menjawab tantangan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, serta memperluas peran sosial melalui program kepedulian dan misi kemanusiaan.
“Saya berkomitmen, DPP KNPI di bawah kepemimpinan saya akan berusaha memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan pemuda dan masyarakat luas. Kami juga siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mendedikasikan diri untuk melaksanakan Asta Cita sebagai misi besar pembangunan nasional,” jelas Ali Hanapiah.
Selain menetapkan agenda Musda, lanjut dia, rapat pleno juga memutuskan reshuffle kepengurusan DPP KNPI periode 2024–2027. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bidang dan pengurus, termasuk aspek keaktifan, kontribusi, komitmen organisasi, serta keselarasan visi dan misi dengan kepemimpinan DPP KNPI saat ini.
Pihaknya menyatakan, pergantian pengurus pleno tersebut disepakati seluruh peserta rapat sebagai langkah penting untuk menjaga soliditas organisasi. Peserta menilai keputusan Ketua Umum sebagai langkah tepat dan bijaksana demi memastikan DPP KNPI tetap solid, efektif, dan berorientasi pada kerja nyata.
Tak hanya itu, ia mengatakan rapat pleno juga menetapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP KNPI Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.
DPD KNPI Provinsi Jawa Barat resmi ditunjuk sebagai tuan rumah, dengan Wakil Ketua Umum Agus Effendi sebagai ketua panitia penyelenggara.
Rakornas 2026 dirancang sebagai forum strategis nasional yang akan mempertemukan DPP, DPD, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional, serta seluruh elemen kepemudaan bersama para pemangku kepentingan pemerintah.
Forum ini diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan, program prioritas, serta memperkuat sinergi gerakan pemuda secara nasional.
Ali Hanapiah menegaskan, bahwa seluruh keputusan yang diambil merupakan bagian dari komitmen DPP KNPI untuk menjaga relevansi organisasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda, serta memastikan KNPI hadir sebagai mitra strategis negara.
“Kesiapannya mewakafkan diri sebagai fasilitator penyatuan KNPI, demi mewujudkan gagasan besar ‘Satu Pemuda, Satu KNPI’ sebagai tanggung jawab moral dan organisatorisnya,” tukasnya.
DPP KNPI pun mengajak seluruh jajaran pengurus dan elemen kepemudaan di Indonesia untuk mendukung serta menyukseskan seluruh agenda tersebut, demi terwujudnya pemuda Indonesia yang berdaya saing, berintegritas, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
