SUMENEP, Garuda Jatim — Krisis listrik berkepanjangan di Pulau Ra’as, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menyulut gelombang protes.
Warga setempat resmi mengirim surat terbuka kepada PT PLN (Persero) setelah pemadaman tanpa jadwal terjadi nyaris setiap hari tanpa solusi yang jelas.
Surat itu ditandatangani oleh Subhan Aziz, mewakili warga Ra’as. Isinya menegaskan bahwa persoalan kelistrikan di daerah tersebut bukan lagi masalah teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis sistemik yang merusak sendi kehidupan masyarakat.
“Solusi jangka panjang satu-satunya adalah penambahan mesin baru yang andal. Upaya tambal sulam selama ini telah gagal total,” ujarnya. Selasa (11/11/25)
Pihaknya menilai, pemadaman yang berlangsung tanpa jadwal pasti telah mengacaukan aktivitas rumah tangga, merusak perangkat elektronik, dan menghambat usaha kecil.
Para pelaku UMKM, mulai dari jasa pendingin ikan, percetakan, hingga usaha kuliner merasa paling terpukul karena sangat bergantung pada listrik yang stabil sebagai penopang usaha.
“Yang kami butuhkan bukan lagi permintaan maaf atau alasan teknis, tetapi tindakan nyata,” tegasnya.
Beberapa warga mengaku terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli genset dan solar sebagai solusi sementara. Namun, biaya operasional yang tinggi justru membuat mereka semakin terpukul.
Tidak hanya itu, dalam surat tersebut, warga juga menyoroti dugaan buruknya manajemen aset PLTD Ra’as. Mesin yang saat ini beroperasi diduga telah berada pada kondisi yang rentan rusak, sehingga kerusakan teknis terus berulang.
“Jika kerusakan teknis terus berulang, pertanyaannya adalah mengapa standar perawatan dan manajemen aset di PLTD Ra’as begitu rendah,” papar Subhan.
Warga menuding bahwa penanganan PLN selama ini hanya bersifat sementara, sekadar perbaikan ringan tanpa mengatasi akar masalah.
Tambal sulam yang dilakukan diduga hanya memperpanjang umur mesin tua yang seharusnya sudah diganti.
Surat terbuka tersebut memuat tuntutan tegas:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLTD Ra’as.
2. Kepastian jadwal perbaikan atau penggantian mesin.
3. Langkah konkret menuju layanan listrik 24 jam.
Warga menyatakan bahwa mereka membutuhkan pemimpin unit yang memahami urgensi layanan publik, bukan sekadar mengelola “tumpukan mesin rusak” yang terus memakan anggaran.
“Kami mencari manajer listrik yang kompeten, bukan sekadar kolektor mesin rusak,” imbuhnya.
Sementara itu, hingga laporan ini diterbitkan, PT PLN belum memberikan keterangan resmi terkait surat terbuka tersebut maupun rencana konkret penanganan krisis listrik di Pulau Ra’as.
Upaya konfirmasi ke pihak PLN setempat masih belum membuahkan hasil. Sehingga sikap diam PLN memicu kekecewaan baru di tengah meningkatnya tekanan publik.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
