SUMENEP, Garuda Jatim — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM-TP2DD) 2025 yang memusatkan agenda pada optimalisasi transaksi nontunai sektor kesehatan serta perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Agenda bertajuk “Optimalisasi Implementasi Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Kanal QRIS dan Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sumenep” ini berlangsung di Aula Rapat Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep.
Kepala Bapenda Sumenep, Faruk Hanafi, mengatakan penerapan QRIS pada pembayaran retribusi kesehatan memberi dampak signifikan terhadap kualitas layanan publik.
“Pasien tak perlu lagi membawa uang tunai. Pembayaran lebih cepat, aman, dan otomatis tercatat real-time dalam sistem keuangan daerah,” ujar Faruk. Rabu (5/11/25)
QRIS saat ini telah digunakan di RSUD dr. Moh. Anwar, Puskesmas wilayah daratan, Laboratorium Kesehatan Daerah,
Sementara RSUD Abuya Arjasa dan puskesmas kepulauan mulai menerapkan QRIS sejak 22 Oktober 2025.
“Digitalisasi ini mempersempit potensi kebocoran karena setiap transaksi terekam secara elektronik,” tegasnya.
Selain QRIS, Pemkab Sumenep juga telah mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam berbagai transaksi non-tunai. Tiga OPD yang sudah menggunakan KKI yaitu BKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
“Pembayaran barang, jasa, hingga perjalanan dinas kini bisa menggunakan KKI. Prosesnya efisien, lebih terukur, dan mudah diawasi,” paparnya.
Sementara itu, Plt. Sekdakab Sumenep, Raden Achmad Syahwan Effendy, menyatakan digitalisasi keuangan daerah menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi.
Ia menambahkan, edukasi digital akan terus digenjot agar manfaat transformasi layanan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhirnya sederhana, masyarakat merasa dimudahkan, dan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan semakin kuat,” tutupnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
