SUMENEP, Garuda Jatim — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, dari Fraksi Partai NasDem, Samsiyadi, memaparkan Laporan Hasil Reses I Tahun Sidang 2025 dalam Rapat Paripurna.
Laporan yang disampaikan di ruang rapat utama kantor dewan itu menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, yang hingga kini masih mengalami ketertinggalan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Dalam paparannya, Samsiyadi, mengatakan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi fondasi utama representasi politik sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Sumenep.
“Reses adalah momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah,” ujarnya. Sabtu (22/11/25)
Samsiyadi membuka laporannya dengan mengapresiasi enam anggota Fraksi NasDem yang terjun langsung menyerap aspirasi masyarakat selama masa Reses I yang berlangsung pada 7–14 November 2025.
Menurutnya, kerja kolektif Fraksi NasDem selama reses memungkinkan penyaringan persoalan-persoalan mendesak di setiap kepulauan, terutama Masalembu, Karamian, Raas, dan Arjasa wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Dalam laporan resmi tersebut, mayoritas aspirasi masyarakat mengarah pada isu klasik di kepulauan yaitu infrastruktur, transportasi, dan layanan dasar.
Namun kali ini, dorongan masyarakat lebih spesifik dan terarah. Berikut isu-isu yang menonjol:
1. Percepatan pembangunan listrik PLN
Warga Pulau Masalembu meminta layanan listrik 24 jam serta percepatan pembangunan fasilitas PLN di Pulau Maskambing, Karamian, dan Raas.
2. Penguatan pengawasan laut & fasilitas perikanan
Masyarakat mendesak pembangunan Polair dan Poskamla di Masalembu untuk mengatasi masuknya kapal-kapal luar daerah. Fasilitas pengolahan hasil perikanan juga dinilai sangat urgent.
3. Transparansi dan pengawasan ketat anggaran daerah
Warga meminta audit berkala dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah agar anggaran untuk kepulauan tepat sasaran dan memiliki dampak nyata.
4. Perbaikan jalan dan pelabuhan
Pelabuhan Masalembu disebut perlu penanganan darurat. Kondisi jalan di hampir seluruh wilayah kepulauan juga dilaporkan rusak berat.
5. Pengadaan kapal transportasi layak
Masyarakat mendesak peremajaan armada lama serta pengadaan kapal baru untuk menunjang mobilitas dan konektivitas antar-pulau.
6. Pembangunan dermaga Kangayan
Kecamatan Kangayan disebut sebagai satu-satunya kecamatan kepulauan tanpa dermaga. Warga meminta percepatan pembangunan agar arus ekonomi tidak kembali tertinggal.
7. Peningkatan jalan Arjasa
Jalan penghubung Desa Kalinganyar–Pajennangger dalam kondisi rusak parah dan membutuhkan pengaspalan segera.
8. Penambahan modal BUMDes
Warga menuntut penguatan BUMDes agar dapat memperluas usaha produktif dan menopang perekonomian lokal.
9. Pengembangan fasilitas olahraga
Masyarakat meminta pembangunan lapangan sepak bola, voli, futsal, serta area olahraga outdoor, termasuk pembinaan atlet muda.
10. Peningkatan kualitas pendidikan
Aspirasi termasuk perbaikan sarana sekolah, peningkatan kapasitas guru, dan pemerataan akses pendidikan di kepulauan.
Semua aspirasi tersebut, kata Samsiyadi, telah dirangkum dalam dokumen resmi dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme paripurna.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara warga tidak berhenti hanya sebagai laporan.
“Kami berharap hasil reses ini benar-benar menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah dan ditindaklanjuti secara konkret. Aspirasi masyarakat adalah amanah yang harus diwujudkan,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
