SUMENEP, Garuda Jatim – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi kunci penting untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Capacity Building Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep.
Kepala UPT PPD Sumenep, Samtiono, mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap kabupaten/kota memperoleh dana bagi hasil atau opsen pajak sebesar 66 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
“Meski realisasi PKB dan BBN-KB di Kabupaten Sumenep sempat mengalami penurunan sekitar Rp3,5 miliar, opsen pajak diharapkan mampu menjadi instrumen baru untuk menggenjot PAD,” ujarnya. Kamis (21/25)
Ia menegaskan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumenep sudah mencapai 85 persen.
“Artinya tinggal 15 persen lagi yang perlu kami kejar. Upaya ini kami lakukan melalui penagihan, pendataan, hingga pemberian fasilitas perpajakan dengan berkolaborasi bersama Bapenda Sumenep,” tegasnya.
Berbagai sektor pajak, lanjut dia, seperti PKB, BBN-KB, PAB, PBBKB hingga pajak rokok masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Inovasi pun terus dilakukan. Salah satunya dengan membuka akses pembayaran PKB dan BBN-KB melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki pemerintah desa.
“Alhamdulillah, hingga semester pertama 2025, Kabupaten Sumenep tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dalam perolehan pajak daerah. Capaian ini bukan hanya kerja UPT PPD semata, melainkan berkat kolaborasi erat dengan Bapenda Sumenep, pemerintah desa, hingga dukungan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumenep, Faruq Hanafi menyatakan pajak daerah harus menjadi pilar utama kemandirian fiskal. Jika pengelolaannya dilakukan optimal, kita tidak akan terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
“Optimalisasi pajak bukan semata soal menagih, tapi bagaimana membangun kesadaran bahwa pajak adalah investasi masyarakat untuk masa depan Sumenep,” beber Faruq.
“Dengan strategi yang tepat, pajak daerah bisa menjadi motor penggerak pembangunan, sekaligus simbol kemandirian fiskal daerah di tahun 2025 dan seterusnya,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
