SUMENEP, Garuda Jatim – Kisruh dugaan raibnya bantuan handtraktor milik Kelompok Tani (Poktan) Surya Tani, Desa Meddelen, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur memasuki babak baru.
Alih-alih meredakan polemik, hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lenteng justru dinilai tidak substantif dan memicu kecurigaan publik.
Pasca monitoring, penyuluh Lenteng melalui ketuanya, Saddam Susilo, menyampaikan bahwa bantuan handtraktor tersebut masih ada.
Namun, pernyataan itu tidak disertai penjelasan detail mengenai lokasi keberadaan alat, kondisi fisik, maupun pihak yang saat ini menguasai atau bertanggung jawab atas pemanfaatannya. Minimnya informasi tersebut membuat persoalan yang sejak awal mencuat justru kian memanas.
Tak hanya itu, BPP Lenteng juga tidak menjelaskan secara terbuka apakah dalam proses monitoring turut menghadirkan seluruh pihak yang tengah berselisih, yakni pengurus kelompok tani dan anggota Poktan Surya Tani. Padahal, kehadiran kedua belah pihak dinilai krusial untuk membuka duduk perkara dan menghindari kesimpangsiuran informasi di lapangan.
Diketahui sebelumnya, salah satu anggota Poktan Surya Jaya telah melaporkan dugaan bermasalahnya bantuan handtraktor tersebut ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep. Laporan itu dilayangkan lantaran para anggota mengaku tidak pernah merasakan manfaat dari bantuan yang seharusnya menunjang aktivitas pertanian mereka.
Minimnya penjelasan BPP Lenteng pasca monitoring menuai sorotan dari Ketua Aktivis Muda Sumenep, Rasadi. Ia menilai sikap BPP patut dipertanyakan, mengingat monitoring seharusnya dilakukan untuk mengurai persoalan, bukan justru meninggalkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.
“Saya rasa seharusnya monitoring itu dapat menghasilkan sesuatu yang bisa memecah masalah yang sedang terjadi. Paling tidak, meski belum tuntas, persoalannya bisa terurai agar lebih mudah diselesaikan,” ujar Rasadi. Jumat (23/1/26)
Ia juga menyayangkan tidak adanya pemaparan hasil monitoring secara komprehensif kepada publik. Menurutnya, kondisi ini justru membuka ruang bagi dugaan adanya kepentingan tertentu di balik polemik bantuan handtraktor tersebut.
“Sangat disayangkan, kenapa BPP tidak menjelaskan detailnya. Kalau seperti ini, wajar jika kemudian muncul kecurigaan-kecurigaan baru di masyarakat,” jelasnya.
Rasadi menegaskan, apabila handtraktor tersebut benar-benar ada, BPP Lenteng seharusnya menjelaskan secara terbuka duduk persoalannya. Terlebih, adanya laporan ke DKPP menunjukkan bahwa polemik ini tidak muncul tanpa sebab yang jelas.
“Seandainya dijelaskan sebenarnya ada persoalan apa, misalnya hanya miskomunikasi antara anggota dan pengurus soal pengelolaan bantuan, tentu akan lebih jelas. Ini kan tidak dijelaskan sama sekali,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, BPP Lenteng belum memberikan keterangan tambahan secara resmi terkait hasil monitoring dan polemik dugaan raibnya bantuan handtraktor milik Poktan Surya Jaya tersebut.(Ris/Di)
Penulis : Ris
Editor : Redaksi
