SUMENEP, Garuda Jatim – Realisasi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 12 Februari 2026 oleh SPPG Lebeng Timur, Sumenep, Jawa Timur, di bawah Yayasan Matlhabul Ulum menuai kritik keras dari wali murid.
Makanan yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi siswa justru dipersoalkan karena diduga berbau dan tidak layak konsumsi saat diterima anak-anak di sekolah.
Keluhan mencuat setelah beredar video berdurasi 12 detik yang merekam kekecewaan wali murid. Dalam video tersebut, disebutkan bahwa makanan tidak dimakan anak karena aroma tidak wajar dan hanya ditaruh di dalam wadah.
“Ta’ ekakan ebeddei asli bau. Mon ta’ layak je’ begi-begi pessena bai yeee. Mon se tak tarema entar ka engkok (Tidak dimakan ditaruh wadah, memang sudah bau. Kalau tidak layak jangan dibagi-bagi, uangnya saja itu. Kalau ada yang tidak terima, silakan datang ke saya), ” ujar wali murid dalam video yang beredar. Jumat (13/2/26).
Pernyataan tersebut memperlihatkan lemahnya kepercayaan wali murid terhadap pelaksanaan program MBG. Mereka menilai aspek keamanan pangan terabaikan, sementara pengawasan sebelum distribusi diduga tidak berjalan maksimal.
Sorotan tidak berhenti di satu sekolah. Wali murid lain melalui akun media sosial @yunaaaa menyebut kondisi serupa juga terjadi di MI Nurul Huda, menguatkan dugaan bahwa persoalan ini bukan insiden terpisah.
“Padeh make MI Nurul Huda (kondisinya sama di MI Nurul Huda),” tulisnya.
Jika dugaan tersebut benar, maka masalah ini mengarah pada kegagalan sistemik, mulai dari proses produksi, penyimpanan, hingga pendistribusian menu MBG. Wali murid menilai tidak adanya kontrol mutu yang ketat berpotensi membahayakan kesehatan siswa.
Selain kualitas makanan, transparansi pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan. Wali murid mendesak dilakukan audit terbuka serta inspeksi langsung oleh dinas terkait untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara nyata, bukan sebatas prosedur administratif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Lebeng Timur maupun Yayasan Matlhabul Ulum belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut. Ketiadaan respons dinilai memperkuat urgensi keterlibatan pihak berwenang.
Para wali murid menegaskan, program yang menyasar anak-anak tidak boleh dijalankan asal-asalan. Jika terbukti terdapat kelalaian dalam realisasi menu MBG, mereka menuntut pertanggungjawaban tegas dan evaluasi menyeluruh demi menjamin keselamatan siswa.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
