JOMBANG, Garuda Jatim – Gelombang keluhan muncul dari sejumlah mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di STIKES Husada Jombang, Jawa Timur.
Mereka menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta kebijakan akademik yang dinilai tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di lingkungan program studi tersebut.
Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengaku kecewa dengan situasi akademik yang terjadi, terutama terkait dugaan perbedaan perlakuan dalam proses penilaian dan pelaksanaan ujian.
Menurutnya, terdapat mahasiswa yang diduga tidak mengikuti seluruh tahapan ujian sebagaimana ketentuan akademik, namun tetap memperoleh nilai bahkan dengan hasil yang baik. Sementara mahasiswa lain yang menjalani seluruh prosedur justru harus menghadapi proses yang lebih ketat.
“Kami merasa ada ketidakadilan dalam penerapan aturan. Ada mahasiswa yang tidak mengikuti semua tahapan ujian, tetapi tetap mendapatkan nilai bagus. Sementara kami yang mengikuti seluruh proses justru harus berjuang lebih keras,” jelasnya. Minggu (8/3/26).
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya standar ganda dalam penerapan kebijakan akademik. Jika dibiarkan, pihaknya menyatakan, hal itu berpotensi merusak integritas proses pendidikan di tingkat program studi.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan adanya pungutan biaya tambahan di luar ketentuan resmi yang tercantum pada situs kampus. Perbedaan informasi antara biaya yang dipublikasikan secara resmi dengan yang diminta di lapangan menimbulkan tanda tanya di kalangan mahasiswa.
Pihaknya mengaku mendapat informasi adanya permintaan biaya tambahan untuk beberapa tahapan akademik, mulai dari tugas praktik asuhan kebidanan hingga proses penyelesaian tugas akhir. Permintaan tersebut disebut tidak disertai kejelasan dasar aturan ataupun mekanisme resmi dari pihak kampus.
“Di website kampus biayanya sudah jelas. Tapi ketika berjalan di lapangan, kami diminta biaya tambahan untuk beberapa penugasan seperti asuhan kebidanan hingga tugas akhir. Kami mempertanyakan dasar dari pungutan itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyinggung adanya dugaan tekanan tidak langsung terhadap mahasiswa yang tidak berada dalam koordinasi dengan oknum dosen tertentu. Menurutnya, mahasiswa yang tidak mengikuti arahan dari oknum tersebut kerap merasa dipersulit dalam beberapa tahapan akademik.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa terkait transparansi tata kelola akademik serta keadilan dalam pelayanan pendidikan di lingkungan program studi.
Mahasiswa berharap pimpinan STIKES Husada Jombang segera turun tangan untuk menelusuri persoalan tersebut. Mereka meminta adanya klarifikasi terbuka dari pihak kampus, khususnya pimpinan bidang akademik dan Ketua Program Studi S1 Kebidanan, agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin meluas.
Selain klarifikasi, mahasiswa juga berharap kampus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan akademik, termasuk memastikan seluruh aturan diterapkan secara transparan dan adil bagi semua mahasiswa tanpa pengecualian.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak STIKES Husada Jombang, khususnya dari Program Studi S1 Kebidanan, belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai keluhan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak kampus masih terus dilakukan melalui pesan WhatsApp guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
