SUMENEP, Garuda Jatim — Kepala Desa Galis, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, bungkam terhadap polemik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sebuah voice note berdurasi lebih dari dua menit beredar luas di berbagai grup WhatsApp warga dan menyulut spekulasi serius terkait potensi intimidasi dan monopoli pencairan bansos.
Rekaman itu berisi suara perempuan yang diduga meminta penerima bansos mengambil dana hanya melalui agen miliknya.
Dalam rekaman yang sama, suara tersebut juga mengklaim memiliki kewenangan menghapus nama penerima bantuan apabila permintaan tersebut tidak diikuti.
Pesan bernada tekanan tersebut memicu kekhawatiran sejumlah keluarga penerima manfaat, yang takut hak mereka terancam hilang.
“Kami takut kalau tidak ikut arahan, nanti tiba-tiba nama kami dihapus,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Senin (10/11/25)
Nama perempuan dalam rekaman itu disebut-sebut berinisial F, yang dikaitkan secara informal oleh warga dengan pemerintahan desa. Meski demikian, hubungan resminya dengan struktur pemerintahan desa belum dikonfirmasi.
Sejak voice note beredar, F sempat dihubungi wartawan untuk dimintai klarifikasi. Dalam sambungan telepon pada Sabtu (8/11/25) siang kemarin, terdengar suara perempuan yang diyakini sebagai F sempat merespons singkat.
“Halo, iya benar,” kata F. Tidak lama kemudian, suara itu berganti menjadi suara anak kecil.
“Nggak ada mama, ini HP-nya dipegang aku. Mama nggak ada, nanti aku bilang ke mama,” ucap anak tersebut.
Pergantian suara yang tiba-tiba memunculkan dugaan bahwa F menghindari permintaan klarifikasi. Hingga kini, tidak ada keterangan resmi yang diberikan untuk menjawab polemik yang beredar.
Sementara itu, Kepala Desa Galis, Akhmad Syafri Wiarda, yang diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait kegaduhan ini, juga belum merespons.
Beberapa kali dihubungi melalui telepon maupun pesan singkat, tidak ada jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Sikap bungkam tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang berharap adanya kejelasan.
Bagi warga, ketidakpastian ini menambah kecemasan, terlebih isu menyebutkan bahwa akses terhadap bansos terkesan dikondisikan untuk tujuan tertentu.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
