SUMENEP, Garuda Jatim – Program pendidikan gratis melalui Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai menunjukkan hasil nyata.
Hingga pertengahan September 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mencatat sebanyak 91 calon siswa resmi terdaftar, baik di jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Jumlah itu mendekati kuota penuh 100 siswa yang disiapkan, masing-masing 50 anak per jenjang.
Rinciannya, sebanyak 45 calon siswa tingkat SD dan 46 calon siswa tingkat SMP telah tercatat sebagai peserta angkatan pertama Sekolah Rakyat. Angka tersebut melonjak drastis jika dibandingkan bulan sebelumnya, ketika jumlah calon siswa baru menyentuh lima orang saja.
“Iya, memang dari awal itu kita mencari ya, bukan membuka pendaftaran. Namanya mencari, ya bisa cepat bisa lambat,” ujar Kepala Dinsos P3A Sumenep, Mustangin. Jumat (19/25)
Mustangin menegaskan, capaian ini merupakan hasil dari kerja keras lintas sektor. Tidak hanya Dinsos P3A, tetapi juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Tagana, TKSK, camat hingga kepala desa.
Mereka turun langsung ke desa-desa, menyisir rumah-rumah warga yang datanya tercatat dalam kelompok keluarga kurang mampu.
“Warga yang masuk kategori desil satu dan dua kita datangi satu per satu. Kita jelaskan kalau semua fasilitas di Sekolah Rakyat ditanggung penuh oleh pemerintah pusat. Mulai dari biaya sekolah, buku, seragam hingga kebutuhan dasar anak selama di asrama,” tegasnya.
Namun, lanjut dia, jalan untuk meyakinkan warga tidak semulus yang dibayangkan. Banyak orang tua yang awalnya ragu melepas anaknya karena belum memahami aturan teknis, terutama terkait pola asrama.
“Nah, kita ini kan memang belum tahu SOP di asrama nanti seperti apa. Apakah bulan pertama tidak boleh pulang, atau hanya boleh dikunjungi, itu masih menunggu arahan pusat. Jadi orang tua butuh diyakinkan berkali-kali,” tuturnya.
Menurut Mustangin, seluruh calon siswa Sekolah Rakyat murni berasal dari keluarga kurang mampu. Proses verifikasi dilakukan berlapis, tidak hanya berdasarkan Sistem Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS), tapi juga kroscek lapangan.
“Tidak hanya assessment data, tapi juga assessment keluarga. Kita pastikan orang tuanya menandatangani dokumen kesanggupan, dan anaknya sendiri juga ditanya komitmennya,” bebernya.
Lonjakan jumlah calon siswa Sekolah Rakyat ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Sumenep. Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menandai perubahan paradigma, di mana pemerintah benar-benar hadir langsung di tengah masyarakat yang rentan.
“Jika seluruh kuota terpenuhi, Sekolah Rakyat Sumenep akan menjadi salah satu pilot project paling sukses di Jawa Timur. Terlebih, antusiasme masyarakat kini sudah mulai terbangun setelah melihat keseriusan pemerintah dalam mengawal program ini,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
