JAKDI: Anarkisme Bukan Demokrasi, Pelaku Harus Ditindak Tegas

Selasa, 30 September 2025 - 21:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI), Ach Musthafa Roja’, saat menyampaikan pernyataannya tentang maraknya aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah (Za - garudajatim.com)

i

Ketua Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI), Ach Musthafa Roja’, saat menyampaikan pernyataannya tentang maraknya aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah (Za - garudajatim.com)

SUMENEP, Garuda Jatim – Ketua Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI), Ach Musthafa Roja’, menegaskan sikap tegas organisasi yang dipimpinnya terkait maraknya aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah.

Ia menyatakan, setiap bentuk tindakan anarkisme harus diusut tuntas dan para pelakunya ditindak sesuai hukum tanpa toleransi.

“Kami mendukung kebebasan berpendapat dan hak menyampaikan aspirasi, tapi bukan dengan cara merusak fasilitas umum, membakar properti, atau melakukan kekerasan. Itu bukan perjuangan demokrasi, itu tindakan kriminal yang mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” ujar Musthafa Roja’. Selasa (30/25)

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kerusuhan yang terjadi dalam beberapa aksi demonstrasi belakangan ini. Sejumlah massa aksi tercatat melakukan perusakan fasilitas publik, membakar kendaraan, hingga bentrok dengan aparat keamanan.

Menurut Musthafa, aparat penegak hukum harus bersikap objektif dan profesional dalam menangani kasus-kasus anarkisme. Penindakan tidak boleh pandang bulu, siapapun pelakunya dan dari latar belakang manapun.

“Siapa pun pelakunya, apapun latar belakangnya, harus diproses hukum secara adil. Jangan ada pembelaan yang tidak pada tempatnya hanya karena mengatasnamakan perjuangan rakyat atau demokrasi,” paparnya.

Ia menegaskan, tindakan brutal hanya akan merusak citra gerakan sosial yang sejatinya memperjuangkan aspirasi rakyat secara damai dan konstitusional.

JAKDI mengingatkan publik agar tidak terkecoh dengan aksi-aksi yang mengatasnamakan demokrasi namun berujung pada perusakan.

“Kita harus bisa membedakan antara pejuang demokrasi dan perusuh. Demokrasi tidak pernah mengajarkan kekerasan sebagai cara menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

JAKDI mengimbau seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi masyarakat untuk terus menjaga semangat demokrasi dengan cara damai, santun, dan bertanggung jawab.

“Suara rakyat akan lebih didengar jika disampaikan dengan etika, argumentasi kuat, dan cara yang bermartabat. Demokrasi adalah ruang dialektika, bukan arena kekerasan,” imbuhnya.

Pernyataan JAKDI ini menjadi alarm moral bagi gerakan sipil agar tidak kehilangan arah, sekaligus penegasan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh sehat jika dijaga dengan nalar, etika, dan komitmen menjauhi kekerasan.(Za/Di)

Penulis : Za

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel garudajatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IWO Sumenep Gelar Audensi: Desak Evaluasi Total SPPG, Satgas Akui Program Masih Bermasalah
“Bismillah Melayani” Tinggal Slogan: Setahun Bupati Fauzi–Imam, Banjir Tetap Langganan, Pembangunan Sumenep Dipertanyakan
E-Katalog Dipaksakan, IWO Sumenep Tegas Tolak Skema Publikasi 2026
Evaluasi Dijadikan Alasan, SPPG Pakamban Laok 2 Sumenep Kena Suspend
BGN Stop 17 Dapur MBG di Jatim, Kasus Makanan Tak Layak Seret SPPG Pakamban Laok 2
Lampu di Selamat Datang Padam, Wajah Sumenep Gelap di Bawah Kepemimpinan Achmad Fauzi
Ulama dan Habaib Ultimatum DPRD Sumenep, Desak Tutup Permanen Tempat Hiburan Malam
Dua Isu Besar Membayangi Kepala Diskominfo Sumenep, Indra Wahyudi Dinilai Lebih Aktif Bangun Pencitraan
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 14:03 WIB

IWO Sumenep Gelar Audensi: Desak Evaluasi Total SPPG, Satgas Akui Program Masih Bermasalah

Senin, 2 Maret 2026 - 21:22 WIB

“Bismillah Melayani” Tinggal Slogan: Setahun Bupati Fauzi–Imam, Banjir Tetap Langganan, Pembangunan Sumenep Dipertanyakan

Senin, 2 Maret 2026 - 17:41 WIB

E-Katalog Dipaksakan, IWO Sumenep Tegas Tolak Skema Publikasi 2026

Senin, 2 Maret 2026 - 13:14 WIB

Evaluasi Dijadikan Alasan, SPPG Pakamban Laok 2 Sumenep Kena Suspend

Senin, 2 Maret 2026 - 08:55 WIB

BGN Stop 17 Dapur MBG di Jatim, Kasus Makanan Tak Layak Seret SPPG Pakamban Laok 2

Berita Terbaru