SUMENEP, Garuda Jatim – Warga Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memilih tidak lagi menunggu.
Dengan semangat gotong royong, mereka memperbaiki jalan poros desa sepanjang 250 meter yang rusak parah selama bertahun-tahun, sepenuhnya menggunakan dana swadaya masyarakat.
Perbaikan jalan tersebut dilakukan secara mandiri lantaran akses vital desa itu tak pernah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Desa (Pemdes) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, meski kerusakan sudah berlangsung lebih dari satu dekade.
“Sudah rusak sejak lama, lebih dari sepuluh tahun. Lubang di mana-mana, licin kalau hujan, dan sering bikin orang jatuh. Kami sudah capek menunggu,” ujar Abusairi, koordinator aksi warga. Selasa (6/1/26).
Jalan poros tersebut, lanjut dia, merupakan akses utama bagi aktivitas warga, mulai dari jalur anak-anak menuju sekolah, petani mengangkut hasil panen, hingga mobilitas pedagang antar desa.
Pihaknya menyatakan, namun selama bertahun-tahun, kondisi jalan dibiarkan rusak berat, berlubang, dan nyaris tak layak dilalui.
Ia menegaskan, kondisi itu kerap memicu kecelakaan kecil, kendaraan mogok, hingga memperlambat roda ekonomi warga desa.
“Situasi inilah yang akhirnya memicu kesadaran kolektif masyarakat untuk bertindak tanpa menunggu bantuan pemerintah,” tegasnya.
Berbekal peralatan sederhana, warga secara bergiliran turun langsung memperbaiki badan jalan. Material diperoleh dari hasil patungan, sementara tenaga murni berasal dari masyarakat sekitar.
Yang menarik, sebagian dana perbaikan juga berasal dari donasi masyarakat luas yang dihimpun melalui siaran langsung di TikTok.
Lewat cara itu, warga berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp15 juta, yang seluruhnya digunakan untuk pembelian material dan kebutuhan teknis di lapangan.
“Ini murni dari rakyat. Tidak ada dana desa, tidak ada bantuan kabupaten. Semua transparan dan dikerjakan bersama,” ucap Abusairi.
Aksi swadaya ini menyisakan ironi. Di tengah aliran Dana Desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun, jalan poros yang menjadi kebutuhan dasar justru tak tersentuh pembangunan.
Warga pun mulai mempertanyakan prioritas kebijakan pembangunan desa, terutama terkait transparansi dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Kami tidak menuntut macam-macam. Jalan ini saja dulu yang dibenahi, karena ini urat nadi desa,” ungkap salah seorang warga yang ikut bekerja.
Lebih dari sekadar perbaikan infrastruktur, aksi ini menjadi kritik sosial terbuka terhadap lemahnya kehadiran negara di tingkat paling bawah.
Warga menunjukkan bahwa gotong royong masih hidup, namun semangat tersebut seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab pemerintah.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
