Dinsos P3A Sumenep Kelola Rp1,6 Miliar untuk 14 Program, Atasi Kerentanan Sosial Jadi Fokus Utama

Kamis, 21 Agustus 2025 - 12:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinsos P3A Sumenep, Mustangin, saat ditemui di kantornya (Za - garudajatim.com)

i

Kepala Dinsos P3A Sumenep, Mustangin, saat ditemui di kantornya (Za - garudajatim.com)

SUMENEP, Garuda Jatim – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyiapkan strategi besar dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2025.

Sebanyak Rp1,6 miliar anggaran daerah digelontorkan untuk menjalankan 14 program prioritas.

Kepala Dinsos P3A Sumenep, Mustangin, mengatakan program tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

“Sasaran utamanya meliputi eks penderita pasung, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, hingga pemulung,” ujarnya. Kamis (21/25)

Mustangin menegaskan, selama mereka tinggal di RPS, kebutuhan hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

“Masa tinggal bagi pemulung dan gelandangan di RPS adalah lima hari, sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Dinsos P3A berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan,” katanya.

Dinsos Sumenep, lanjut dia, ingin menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada jalanan. Jadi RPS difungsikan sebagai titik balik kehidupan mereka.

“Selain itu, program lain yang akan dijalankan meliputi pemulihan kesehatan mental bagi eks pasung, pemberdayaan ekonomi keluarga disabilitas, hingga pendampingan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan,” jelasnya.

Pihaknya menyatakan, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari target besar Pemkab Sumenep dalam memperluas jangkauan layanan sosial, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

“Pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan lembaga sosial dan komunitas masyarakat agar program tidak berjalan parsial,” imbuhnya.

“Kami berharap, ini bisa memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus menekan risiko munculnya kembali masalah sosial yang selama ini kerap muncul di ruang publik,” tukasnya.(Za/Di)

Penulis : Za

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel garudajatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menguji Nurani Hukum, Duplik ODGJ Sapudi Sumenep Bongkar Kekeliruan Dakwaan JPU
Pledoi Asip Kusuma: Dari Tamu Pernikahan ke Kursi Terdakwa
Air Mata di Ruang Sidang PN Sumenep: Korban Cekikan ODGJ Sapudi Menangis Saat Membela Diri, Anak Putus Sekolah 
Sidang ODGJ Sapudi Menguak Cacat Tuntutan Jaksa, KUHP Lama Dipersoalkan di PN Sumenep
Bupati Sumenep Lakukan Reset Birokrasi 2026, Sembilan Kepala OPD Kunci Diganti
Dana PKH Diduga Digunting Bertahun-tahun, Laporan Warga Pakondang Mandek di Kejari Sumenep
Investasi Sumenep Tembus Rp2 Triliun di Tengah Transisi Regulasi, UMKM Jadi Penyangga Utama Ekonomi Daerah
52 SPPG Sumenep Abai Uji Limbah Meski Diwajibkan Kepmen 2760
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:58 WIB

Menguji Nurani Hukum, Duplik ODGJ Sapudi Sumenep Bongkar Kekeliruan Dakwaan JPU

Rabu, 14 Januari 2026 - 18:18 WIB

Pledoi Asip Kusuma: Dari Tamu Pernikahan ke Kursi Terdakwa

Rabu, 14 Januari 2026 - 18:07 WIB

Air Mata di Ruang Sidang PN Sumenep: Korban Cekikan ODGJ Sapudi Menangis Saat Membela Diri, Anak Putus Sekolah 

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:59 WIB

Sidang ODGJ Sapudi Menguak Cacat Tuntutan Jaksa, KUHP Lama Dipersoalkan di PN Sumenep

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:01 WIB

Bupati Sumenep Lakukan Reset Birokrasi 2026, Sembilan Kepala OPD Kunci Diganti

Berita Terbaru