SUMENEP, Garuda Jatim – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menuai sorotan tajam.
Di tengah kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, alokasi ratusan juta rupiah untuk belanja sarung dinilai sebagai bentuk ketidaktepatan prioritas anggaran.
Anggaran sebesar Rp709 juta lebih untuk pengadaan sarung pada momentum Ramadan memicu kritik publik. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan, transportasi, air bersih, hingga layanan dasar lainnya.
Ketua Gerakan Pemuda Peduli Sumenep (GPPS), Tijanuz Zaman, menyatakan bahwa sebagai daerah dengan karakter geografis kepulauan, Sumenep seharusnya menempatkan konektivitas dan pelayanan dasar sebagai prioritas utama APBD.
“Infrastruktur jalan kabupaten, transportasi antar pulau, serta sanitasi dan air bersih masih menjadi persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Selasa (17/3/26)
Di sisi lain, lanjut dia, potensi ekonomi lokal seperti perikanan, garam, pariwisata, dan UMKM belum sepenuhnya didorong melalui kebijakan anggaran yang kuat. Padahal, sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi warga.
Ia menegaskan, belanja sarung dalam jumlah besar, meski dibungkus dalam nuansa sosial dan keagamaan, dipandang sebagai pengeluaran seremonial yang tidak mendesak.
“Dalam kondisi keterbatasan fiskal, setiap rupiah APBD seharusnya difokuskan pada program produktif, bukan kegiatan simbolik,” tegasnya.
Kritik ini bukan semata soal angka, tetapi menyangkut arah kebijakan. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi secara merata, penggunaan anggaran untuk kegiatan non-prioritas berpotensi mencederai rasa keadilan publik.
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap pos belanja yang tidak berdampak langsung perlu dilakukan agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar alat distribusi kegiatan seremonial,” paparnya.
Publik kini menunggu keberanian pemerintah daerah untuk merapikan prioritas. Sebab, APBD bukan hanya soal penyerapan anggaran, tetapi tentang keberpihakan yang nyata kepada rakyat.
“Evaluasi anggaran perlu terus dilakukan. APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang manfaatnya terbatas,” pungkasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
