SUMENEP, Garuda Jatim — Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan laut pada momentum mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau mudik 2026 untuk tidak menggunakan jasa calo saat mengurus tiket kapal.
Warga diminta melakukan pengurusan tiket secara mandiri melalui jalur resmi guna menghindari potensi penipuan.
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Achmad Dzulkarnain, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas mudik gratis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi warga kepulauan yang ingin pulang kampung saat Lebaran.
“Kami mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mengurus sendiri tiket kapal, khususnya untuk program mudik gratis. Jangan melalui calo karena berpotensi menimbulkan penipuan,” kata Dzulkarnain saat ditemui di ruang kerjanya. Sabtu (7/3/26).
Menurutnya, lonjakan peminat perjalanan laut saat musim mudik merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari. Ribuan warga biasanya mengurus tiket dalam waktu bersamaan sehingga antrean dan kepadatan pelayanan sering terjadi.
Namun demikian, pihaknya meminta masyarakat tetap mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan agar proses distribusi tiket dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.
Dzulkarnain menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mengikuti program mudik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemesanan tiket saat ini telah difasilitasi secara daring melalui laman resmi Dinas Perhubungan Jawa Timur.
“Program mudik gratis dari Pemprov Jawa Timur sekarang bisa diakses secara online melalui website Dishub Jawa Timur, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan dalam melakukan pendaftaran,” paparnya.
Selain mempermudah proses pemesanan, pemerintah juga menyiapkan langkah pengawasan guna mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan tiket. Disperkimhub Sumenep akan bersinergi dengan unsur TNI, Polri, serta Satpol PP untuk memastikan distribusi tiket berjalan transparan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah upaya penimbunan tiket oleh pihak tidak bertanggung jawab yang kemudian menjual kembali kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi.
“Kami akan melakukan pengawasan bersama aparat untuk mengantisipasi adanya permainan tiket oleh oknum yang memesan dalam jumlah besar lalu memperjualbelikannya kembali,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan tersebut akan dilakukan dengan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, mengingat program mudik ini menyangkut kebutuhan banyak orang, khususnya warga kepulauan yang bergantung pada transportasi laut.
Dzulkarnain memastikan Pemkab Sumenep berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.
“Kami berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat yang akan mudik, baik melalui program mudik gratis maupun layanan kapal reguler berbayar,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan kesiapan program mudik gratis tahun ini.
Menurutnya, DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi tiket agar tidak terjadi praktik percaloan yang dapat merugikan masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara ketat supaya masyarakat bisa memperoleh tiket dengan mudah tanpa harus berhadapan dengan calo,” ujarnya.
Selain mekanisme tiket, DPRD juga menyoroti kesiapan armada kapal yang akan melayani arus mudik menuju wilayah kepulauan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan serta keselamatan para penumpang.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, seluruh armada kapal sudah siap dan telah melalui proses pengecekan. Kami berharap layanan transportasi laut selama musim mudik berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
