SUMENEP, Garuda Jatim – Polemik dugaan kejanggalan anggaran proyek pengadaan kambing BUMDes Meddelan kian memanas. Kepala Desa Meddelan, Moh. Harist, naik pitam setelah merasa disudutkan oleh pernyataan Ketua BUMDes yang mengklaim tidak mengetahui keberadaan dan alur dana proyek yang disinyalir bernilai ratusan juta rupiah tersebut.
Alih-alih membuka terang persoalan, pernyataan Ketua BUMDes justru menyeret nama kepala desa ke pusaran isu. Harist dengan nada tinggi membantah keras tudingan terselubung itu dan menegaskan tidak pernah memegang, mengelola, apalagi menahan uang BUMDes.
“Kalau saya terus dipojokkan, saya akan laporkan dia,” kata Harist saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp. Rabu (21/1/26)
Harist menilai, pernyataan Ketua BUMDes yang seolah melempar ketidaktahuan sebagai sikap tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pengelolaan keuangan BUMDes memiliki mekanisme dan struktur jelas yang sama sekali tidak berada di bawah kendali kepala desa.
“Saya tidak ikut campur urusan BUMDes. Silakan tanya ke Ketua BUMDes, kapan saya pernah memberi uang ke dia? Suruh datang ke saya, kapan saya ngasih uang?” jelasnya dengan nada kesal.
Ia menegaskan, bahwa jika dana BUMDes tidak berada di tangan Ketua, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di internal BUMDes itu sendiri.
“Kalau uang tidak diserahkan ke Ketua, itu urusan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BUMDes. Jangan dibawa-bawa ke saya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harist mencium adanya kemungkinan narasi yang sengaja dibangun untuk mengaburkan persoalan sebenarnya. Ia menyebut bisa saja ada klaim sepihak yang menyatakan dana berada di kepala desa, semata untuk menutupi fakta di internal BUMDes.
“Bisa saja bendahara atau sekretaris bilang uangnya ada di kepala desa, supaya seolah-olah uang itu tidak dipinjam oleh Ketua BUMDes. Tapi bukan berarti uang itu ada pada saya,” imbuhnya.
Terkait pernyataan Ketua BUMDes yang menyebut pernah menanyakan dana BUMDes kepada kepala desa dan mendapat jawaban bahwa uang tersebut “masih belum keluar”, Harist kembali menantang agar klaim itu dibuktikan secara terbuka.
“Tanya ke Ketua BUMDes, kapan saya terima uang itu? Sudah ada struktur BUMDes, kok malah dilempar ke kepala desa. Tanya juga ke sekretaris dan bendaharanya,” ucapnya.
Harist menyatakan, secara administratif dan sistem keuangan, dana BUMDes memiliki rekening tersendiri yang terpisah dari keuangan desa.
“Itu rekening BUMDes, bukan rekening desa. Bendahara desa mentransfer ke rekening BUMDes. Mau diambil kapan, itu kewenangan BUMDes. Kok bisa uang itu dibilang ada di saya,” pungkasnya.(Ris/Di
Penulis : Ris
Editor : Redaksi
