SUMENEP, Garuda Jatim – Kebijakan pemangkasan anggaran hingga 70 persen memunculkan dorongan kuat bagi desa-desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk segera bertransformasi menuju kemandirian fiskal.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Khairul Anwar, menilai kondisi tersebut harus dijadikan titik balik bagi desa agar tidak terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Politisi yang akrab disapa Irul itu menegaskan bahwa desa bersama pemerintah daerah sejatinya dituntut mampu membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih mandiri. Menurutnya, pembangunan desa akan jauh lebih stabil jika tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan anggaran dari pemerintah pusat.
“Pemangkasan anggaran ini seharusnya menjadi alarm bagi desa untuk mulai memperkuat kemandirian finansialnya. Desa harus berani berpikir lebih visioner dan tidak hanya bergantung pada bantuan pusat,” ujarnya. Jumat (6/3/26)
Ia menjelaskan, selama ini struktur pendanaan desa di Kabupaten Sumenep masih sangat didominasi oleh transfer pemerintah pusat. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 95 persen anggaran desa bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Ketergantungan tersebut, menurut Irul, berpotensi menghambat fleksibilitas desa dalam merancang program pembangunan jangka panjang. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah desa untuk mulai serius menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan alternatif.
“Jika desa mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri, maka pembangunan tidak akan selalu menunggu transfer anggaran dari pusat. Desa bisa bergerak lebih cepat dan mandiri,” katanya.
Irul juga menilai, penguatan ekonomi desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini penting agar pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian warga.
Menurutnya, kondisi geografis dan sosial masyarakat Sumenep yang mayoritas bekerja sebagai petani, pekebun, dan nelayan merupakan kekuatan besar yang dapat dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif.
“Potensi yang ada di desa sebenarnya sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan kreativitas dan inovasi agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah desa tidak hanya fokus pada pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintah, tetapi juga mulai membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar desa-desa di Sumenep mampu bersaing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau potensi lokal digarap serius, desa tidak hanya akan mandiri secara ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” pungkasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
