SUMENEP, Garuda Jatim — Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo resmi melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan satu pesan utama yaitu jangan terlalu lama beradaptasi, segera tancap gas bekerja dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Pelantikan berlangsung di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya babak baru kepemimpinan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran langsung terhadap pelayanan publik, stabilitas daerah, kebencanaan, hingga ketenteraman masyarakat.
Empat pejabat yang dilantik yakni Dadang Dedy Iskandar, Yudi Nursukmadyanto, Kamiluddin, dan Hakiki Maulana Firmansyah.
Dadang Dedy Iskandar dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Sementara Yudi Nursukmadyanto dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Dua jabatan lainnya ditempati Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengatakan pergantian pejabat bukan sekadar perpindahan jabatan maupun seremoni administratif.
“Ada ekspektasi besar yang melekat di balik empat posisi tersebut, terutama bagaimana mesin birokrasi mampu bergerak lebih cepat menghadapi kebutuhan masyarakat yang terus berubah,” ujarnya.
“Pelantikan ini untuk memperkuat organisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelas Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo seusai pelantikan.
Bukan Sekadar Duduk di Kursi Jabatan
Fauzi meminta pejabat yang baru dilantik tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, jabatan harus menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian persoalan publik.
Menurutnya, visi pemerintah daerah harus diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, setiap kebijakan yang dilahirkan OPD harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program berjalan secara administratif, tetapi juga harus mampu menjawab pertanyaan paling penting, apa manfaatnya bagi masyarakat?
“Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung integritas dan profesionalisme, serta utamakan pelayanan,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penting karena empat OPD yang kini memiliki pimpinan baru berada pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Perumahan hingga Transportasi Jadi PR Dadang
Kepada Dadang Dedy Iskandar, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap sektor perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan.
Penataan kawasan permukiman menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan langkah cepat dan terukur. Infrastruktur dasar yang layak harus terus didorong agar masyarakat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang semakin nyaman dan representatif.
Di sisi lain, sektor transportasi juga tidak kalah penting. Pemkab Sumenep dituntut menghadirkan sistem pelayanan perhubungan yang lebih efektif, aman, tertib, sekaligus mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.
Artinya, pekerjaan rumah Dadang tidak berhenti pada pembangunan fisik. Sinkronisasi antara kebutuhan permukiman, konektivitas transportasi dan pelayanan publik menjadi bagian penting yang harus dikawal.
Bakesbangpol Diminta Rawat Stabilitas dan Harmoni
Sementara itu, Yudi Nursukmadyanto menghadapi tantangan berbeda. Sebagai Kepala Bakesbangpol, ia mendapat mandat untuk memperkuat stabilitas sosial-politik sekaligus menjaga kondusivitas Kabupaten Sumenep.
Fauzi menekankan pentingnya komunikasi lintas elemen. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri dalam menjaga harmoni sosial.
Organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, unsur politik, pemuda dan berbagai elemen lainnya perlu ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga suasana daerah tetap kondusif.
Kolaborasi menjadi kata kunci. Terlebih dinamika sosial dan politik terus berkembang sehingga pemerintah dituntut mampu membaca situasi sekaligus mengambil langkah antisipatif.
BPBD Dituntut Bergerak Sebelum Bencana Membesar
Tantangan tak kalah berat menanti Kamiluddin di BPBD.
Sebagai institusi yang berhadapan dengan potensi bencana, BPBD dituntut tidak hanya sigap ketika bencana telah terjadi. Sistem kesiapsiagaan, mitigasi, koordinasi dan respons cepat harus terus diperkuat.
Bupati meminta seluruh penanganan kebencanaan dilakukan secara cepat, terkoordinasi dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Penanganan bencana harus cepat, terkoordinasi, dan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat,” sambung Fauzi.
Pesan tersebut menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari pekerjaan BPBD. Sebab dalam situasi darurat, keterlambatan koordinasi dapat berimplikasi langsung terhadap keselamatan warga.
Satpol PP: Tegas Menegakkan Aturan, Humanis Melayani
Adapun Hakiki Maulana Firmansyah yang dipercaya memimpin Satpol PP mendapat mandat menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tetap harus dilakukan secara tegas. Namun, ketegasan tersebut tidak boleh menghilangkan pendekatan humanis dalam berhadapan dengan masyarakat.
Dengan demikian, Satpol PP diharapkan tidak sekadar tampil sebagai aparat penegak aturan, tetapi juga mampu membangun komunikasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pendekatan yang tegas sekaligus humanis dinilai penting agar penegakan aturan tidak berhenti pada tindakan represif, tetapi juga mampu menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan yang berlaku.
Ada satu pesan yang secara khusus ditekankan Bupati kepada keempat pejabat tersebut: jangan bekerja secara sektoral.
Menurut Fauzi, persoalan pemerintahan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD saja. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah menjadi keharusan.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi. Jangan bekerja sendiri karena pemerintahan adalah kerja bersama,” imbuhnya.
Fauzi juga mendorong pejabat baru berani menciptakan inovasi. Pemerintahan, menurutnya, harus mampu bergerak mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang cepat, tepat dan berbasis data.
Ukuran keberhasilan birokrasi pun tidak boleh hanya berhenti pada laporan dan kelengkapan administrasi.
Lebih jauh dari itu, pemerintah harus memastikan program yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keberhasilan bukan hanya administrasi selesai, tetapi masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkas Fauzi.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
