SUMENEP, Garuda Jatim – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Jawa Timur, mulai memasang “sabuk pengaman” dengan memperkuat sistem pengawasan sejak awal tahun, melibatkan aparat penegak hukum, penyuluh pertanian, hingga gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan petani.
Langkah preventif tersebut menjadi sinyal bahwa pembangunan pertanian di Kabupaten Sumenep kini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mengedepankan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif, pemerintah ingin menutup ruang terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan seluruh program tepat sasaran.
Komitmen itu ditegaskan dalam Sosialisasi Pengawasan Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2026 yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ganding.
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Polres Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Sumenep, Korluh Kecamatan Ganding, Lenteng, Guluk-Guluk, Batuan, hingga Gapoktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Dalam forum tersebut, seluruh peserta menyamakan persepsi mengenai mekanisme pengawasan, tanggung jawab setiap pihak, serta langkah-langkah pencegahan agar seluruh program pembangunan pertanian berjalan sesuai regulasi tanpa mengurangi kecepatan pelayanan kepada petani.
Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, menyatakan bahwa pengawasan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap seluruh program pemerintah di sektor pertanian.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh program pertanian berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani,” ujar Chainur Rasyid. Jumat (17/7/26)
Menurutnya, pembangunan pertanian yang berhasil tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat tani.
Karena itu, DKPP sengaja membangun kolaborasi lintas sektor agar proses pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan aparat penegak hukum dan partisipasi aktif petani sebagai penerima manfaat.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting. Dengan pengawasan yang baik, pelaksanaan program akan semakin akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh penyuluh pertanian dan Gapoktan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan mempercepat penyelesaian persoalan sekaligus mencegah munculnya potensi penyimpangan sejak dini.
“Komunikasi yang baik antara pemerintah, penyuluh, aparat penegak hukum, dan petani akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul,” tambahnya.
Penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari strategi DKPP Sumenep untuk membangun tata kelola pembangunan pertanian yang lebih modern dan berintegritas.
“Dengan fondasi pengawasan yang kuat, kami optimistis seluruh Program Pembangunan Sektor Pertanian 2026 akan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
