SUMENEP, Garuda Jatim – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai membongkar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
Melalui percepatan digitalisasi pembayaran dan pemetaan ulang sumber pajak serta retribusi, pemerintah daerah kini menargetkan lahirnya sistem pendapatan yang lebih transparan, modern, dan mampu menopang kekuatan fiskal daerah secara berkelanjutan.
Langkah besar tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Non Tunai yang digelar di Aula Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (19/05/26).
Kegiatan strategis itu berlangsung melalui Zoom Meeting bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dan dihadiri Wakil Bupati Imam Hasyim, Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya, Asisten I Sekdakab Didik Wahyudi, serta pimpinan OPD penghasil di lingkungan Pemkab Sumenep.
Kepala Bapenda Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, memastikan pihaknya siap menjadi motor utama percepatan transformasi digital sistem PAD di Kabupaten Sumenep.
Menurut Ferdiansyah, digitalisasi pembayaran bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, melainkan strategi besar menciptakan tata kelola pendapatan yang lebih akuntabel dan bebas dari potensi kebocoran.
“Sekarang eranya pelayanan cepat dan transparan. Karena itu, digitalisasi PAD menjadi kebutuhan mutlak agar seluruh transaksi pendapatan daerah bisa dipantau secara real time dan lebih akurat,” ujar Ferdiansyah.
Ia menambahkan, Bapenda juga akan memperkuat sinkronisasi data lintas OPD guna memastikan seluruh sumber pendapatan benar-benar terpetakan dengan baik.
“Kami ingin seluruh potensi PAD, baik pajak maupun retribusi, benar-benar teridentifikasi secara detail. Dengan sistem digital, pengawasan lebih mudah dilakukan dan potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap bisa dimaksimalkan,” katanya.
Ferdiansyah menegaskan bahwa penguatan PAD bukan hanya soal mengejar peningkatan angka pendapatan, tetapi bagian dari upaya membangun kemandirian daerah agar pembangunan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.
“Melalui HLM PAD 2026 ini, kami ingin menunjukkan keseriusan memasuki era baru pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital demi memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam arahannya menyatakan bahwa seluruh OPD penghasil harus mulai meninggalkan pola kerja lama yang hanya berorientasi pada target administratif tahunan tanpa langkah konkret di lapangan.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dilakukan dengan kerja terukur melalui identifikasi dan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh objek pajak maupun retribusi daerah.
“Seluruh dinas yang memiliki potensi PAD harus segera memaparkan target yang bisa dicapai, baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi target itu jangan hanya sekadar target,” bebernya.
Bupati Fauzi menilai masih banyak potensi daerah yang belum disentuh secara maksimal sehingga perlu dilakukan evaluasi total terhadap pola pengelolaan pendapatan daerah.
“Yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan objek pajak serta retribusi secara lengkap di setiap OPD yang memiliki potensi pendapatan asli daerah,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa penguatan PAD menjadi salah satu kunci penting menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“PAD harus menyiapkan target aman agar 30 persen belanja pegawai bisa menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah kita,” lanjutnya.
Tak hanya itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep tersebut meminta seluruh perangkat daerah mulai berani membuka peluang baru yang sebelumnya belum pernah dikembangkan di Kabupaten Sumenep.
“Kita harus mencari potensi yang belum pernah dimaksimalkan dan belum pernah dilakukan di daerah, tetapi berhasil diterapkan di daerah lain,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
