SUMENEP, Garuda Jatim – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada tumpukan dokumen administratif semata, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjadi pijakan menuju masa depan daerah yang lebih maju dan merata.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, saat menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif, realistis, dan berorientasi jangka panjang di tengah tantangan global yang terus berubah.
Menurut Arif, pembangunan daerah membutuhkan keseimbangan antara kondisi nyata di lapangan dengan visi besar pemerintah daerah.
Ia menilai, perencanaan yang terlalu idealistis berisiko sulit diwujudkan, sementara pendekatan yang terlalu pragmatis justru dapat membuat arah pembangunan kehilangan tujuan besarnya.
“Perencanaan itu harus mampu menjembatani antara apa yang ada sekarang dengan apa yang ingin dicapai di masa depan,” ujarnya. Selasa (26/5/26)
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan bukan sekadar rutinitas tahunan yang bersifat administratif, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam menentukan wajah Kabupaten Sumenep di masa mendatang.
Karena itu, lanjut dia, setiap kebijakan yang disusun harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam keterangannya, Arif juga memberi perhatian serius terhadap ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Menurutnya, isu tersebut masih menjadi tantangan besar yang harus dijawab melalui kebijakan yang lebih adil dan merata.
Kabupaten Sumenep yang memiliki karakter geografis unik dengan puluhan pulau, kata dia, membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak bisa disamakan antara kawasan perkotaan dan wilayah kepulauan terpencil.
“Keadilan pembangunan harus benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, baik yang tinggal di daratan maupun kepulauan,” tegasnya.
Ia menilai, pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara inklusif.
Pihaknya menyatakan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga akses ekonomi di wilayah kepulauan disebut harus menjadi prioritas agar tidak terjadi disparitas yang semakin lebar.
Lebih jauh, Arif Firmanto menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah saat ini menghadapi tantangan baru akibat dinamika global yang sulit diprediksi. Mulai dari tekanan ekonomi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dinilai dapat berdampak langsung terhadap stabilitas pembangunan daerah.
Karena itu, ia menyebut perencanaan harus mampu berfungsi sebagai alat mitigasi risiko sekaligus pedoman dalam menentukan prioritas kebijakan pemerintah daerah.
“Dengan perencanaan yang matang, arah pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Ia berharap konsep pembangunan yang berpijak pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan wilayah itu mampu menciptakan fondasi pembangunan yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi persaingan dan perubahan di masa depan.
“Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, Bappeda Sumenep ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang tidak hanya mengejar capaian angka, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah paling ujung kepulauan,” tandasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
