SUMENEP, Garuda Jatim – Polemik kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Pakamban Laok 2, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali memanas setelah muncul temuan serius dalam menu makanan yang disajikan kepada siswa. Rabu (15/4/26)
Tak hanya soal dugaan kualitas bahan yang sebelumnya menuai kritik, kali ini temuan ulat dalam sayur kacang panjang serta rambut di nasi mempertegas lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dapur MBG yang berada di bawah naungan Yayasan Bumi Asfan Abadi.
Seorang guru di wilayah Pragaan berinisial S mengungkapkan, pihaknya menemukan ulat dalam sayur kacang panjang yang disajikan kepada siswa pada hari tersebut. Temuan itu diperparah dengan adanya helai rambut di dalam nasi yang ikut dibagikan.
“Hari ini, kami menemukan ada ulat di sayur kacang panjang. Bahkan, ada juga rambut di nasi. Ini jelas sangat mengganggu dan tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak,” ujarnya kepada media.
Menurut S, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menilai, persoalan kualitas makanan di SPPG tersebut justru menunjukkan tren memburuk, meskipun sebelumnya sempat dilakukan penghentian sementara operasional sebagai bentuk evaluasi.
“SPPG ini kerap bermasalah, dan sekarang ada ulat lagi. Ini menunjukkan tidak ada perbaikan sama sekali,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak pengelola maupun otoritas terkait. Menurutnya, langkah suspend yang pernah diterapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan.
“Harusnya dengan adanya suspend itu jadi evaluasi besar. Tapi faktanya tidak. Pengawasan tetap lemah. Ini seperti tidak ada kontrol sama sekali,” imbuhnya.
Lebih jauh, S menyebut kondisi ini sebagai indikator kegagalan dalam implementasi program MBG di tingkat pelaksana. Ia menilai tujuan mulia program untuk memenuhi kebutuhan gizi anak menjadi tidak tercapai akibat buruknya manajemen.
“Kalau makanan tak layak seperti ini terus terjadi, ini jelas gagal dalam memenuhi gizi anak. Programnya bagus, tapi pelaksanaannya amburadul. Kok bisa sampai ada ulat?” sambungnya.
Desakan pun menguat agar Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sumenep segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Pakamban Laok 2. Bahkan, opsi penghentian permanen kembali mencuat jika pengelola dinilai tidak mampu melakukan perbaikan.
“Kami minta Satgas Kabupaten Sumenep segera evaluasi total. Kalau memang tidak mampu memperbaiki, lebih baik diajukan ke BGN untuk ditutup kembali. Jangan sampai anak-anak terus jadi korban,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPPG Pakamban Laok 2 belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada kepala SPPG setempat tidak mendapat respons, menambah panjang daftar persoalan transparansi dalam pengelolaan program tersebut.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program berbasis pelayanan publik, terlebih yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak. Tanpa kontrol yang kuat, program yang sejatinya bertujuan mulia justru berpotensi menimbulkan risiko baru bagi penerima manfaat.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
