SUMENEP, Garuda Jatim — Sebanyak 208 Pokok Pikiran (Pokir) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi mengalir ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kini menjadi bahan pembahasan serius dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep 2026.
Usulan yang tersebar di 15 perangkat daerah itu menegaskan dominasi sektor infrastruktur sekaligus memperlihatkan masih besarnya kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah.
Seluruh Pokir tersebut telah terinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, yang menjadi instrumen utama dalam menyelaraskan aspirasi politik dengan kebijakan teknokratik pemerintah. Forum Musrenbang pun menjadi titik temu penting untuk menyaring, mempertajam, sekaligus menguji kelayakan setiap usulan sebelum masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menekankan bahwa kualitas perencanaan tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan riil masyarakat.
“Melalui forum ini, kami mengharapkan adanya penguatan sinergi dan komitmen agar perencanaan pembangunan ini tidak hanya bersifat administratif,” ujarnya. Selasa (31/3/26)
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, memberi sinyal tegas bahwa tidak semua usulan akan berujung pada realisasi. Menurutnya, keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan menjadi faktor utama dalam menentukan program yang akan diakomodasi.
“Itu usulan yang sebanyak 208 itu belum tentu semuanya masuk, itu usulan saja,” imbuhnya.
Ia memastikan, seluruh Pokir akan melalui proses verifikasi berlapis agar setiap program yang dipilih benar-benar berdampak dan tepat sasaran.
“Nanti akan diverifikasi oleh kita. Jadi yang 208 itu hanya usulan saja, nanti akan diverifikasi secara berjenjang,” tambahnya.
Fenomena tingginya usulan di sektor pekerjaan umum dan tata ruang yang mencapai hampir setengah dari total Pokir menjadi indikator kuat bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama di Kabupaten Sumenep. Sementara sektor lain seperti pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pemberdayaan ekonomi turut menyusul sebagai kebutuhan penunjang.
Musrenbang tahun ini pun tidak sekadar menjadi forum formal tahunan, melainkan arena strategis untuk menentukan arah pembangunan yang lebih selektif, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Berikut Rincian Sebaran 208 Usulan Pokir DPRD Sumenep:
– Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 94 usulan
– Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 usulan
– Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 31 usulan
– Dinas Ketenagakerjaan 21 usulan
– Dinas Pendidikan 21 usulan
– Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 13 usulan
– Sekretariat Daerah 12 usulan
– Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan 3 usulan
– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 usulan
– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 usulan
– Dinas Komunikasi dan Informatika 2 usulan
– Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1 usulan
– Dinas Lingkungan Hidup 1 usulan
– Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 usulan(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
