SUMENEP, Garuda Jatim – Pantai Slopeng, yang selama ini digadang sebagai wajah wisata pesisir Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kini justru berada di titik krisis. Alih-alih menjadi destinasi unggulan, kawasan ini berubah menjadi simbol kegagalan pengelolaan kotor, mahal, dan minim tanggung jawab.
Kritik tajam datang dari berbagai arah, mulai dari warga lokal hingga wisatawan. Mereka menilai persoalan di Pantai Slopeng bukan lagi sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi kuat buruknya tata kelola yang dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret.
Warga sekitar, Jakfar Sodiq, secara terang-terangan membongkar narasi yang selama ini digunakan pengelola untuk “mencuci tangan”. Ia menegaskan, dalih abrasi sebagai penyebab tumpukan sampah adalah alasan yang menyesatkan.
“Jangan terus berlindung di balik abrasi. Sampah di sini nyata menumpuk setiap hari. Ini jelas karena pengelolaan yang amburadul, bukan semata faktor alam,” tegasnya. Senin (30/3/26).
Lebih jauh, Jakfar menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembiaran sistematis. Menurutnya, tidak ada upaya serius untuk menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas, atau meningkatkan kualitas layanan meski pungutan tiket terus berjalan.
“Ini bukan lagi soal kurang perhatian, tapi sudah mengarah ke pembiaran. Pengunjung dipungut biaya, tapi tidak ada timbal balik yang layak,” tegasnya.
Kekecewaan juga datang dari wisatawan bernama Syamsul yang mengaku mengalami praktik penarikan uang yang tidak masuk akal. Saat melintas di depan kawasan Pantai Slopeng pada momen Lebaran Ketupat, ia tetap dimintai uang meski tidak masuk ke area wisata.
“Saya tidak masuk, hanya lewat, tapi tetap dimintai Rp20 ribu. Alasannya untuk biaya DJ. Ini jelas tidak logis dan terkesan memaksa,” ungkapnya.
Praktik semacam ini memunculkan dugaan adanya pungutan liar berkedok retribusi. Jika benar, hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra pariwisata daerah secara serius.
Ironisnya, di tengah rentetan kritik dan keluhan yang terus bermunculan, tidak terlihat adanya respons cepat dari pihak berwenang. Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, hingga kini memilih diam. Upaya konfirmasi yang dilakukan tidak mendapat jawaban.
Sikap bungkam ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap suara publik. Ketika keluhan masyarakat tidak direspons, kepercayaan terhadap pemerintah pun ikut terkikis.
Pantai Slopeng saat ini seolah berjalan tanpa arah. Tidak ada tanda-tanda pembenahan, tidak ada inovasi, dan tidak ada transparansi. Publik pun mulai mempertanyakan ke mana aliran dana dari tiket yang selama ini dipungut.
Jika pengelolaan tetap seperti ini, Pantai Slopeng bukan hanya kehilangan daya tarik, tetapi juga berpotensi menjadi contoh buruk bagaimana sebuah destinasi wisata dibiarkan runtuh oleh kelalaian dan kepentingan jangka pendek.
Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Bukan hanya soal membersihkan sampah, tetapi membenahi sistem secara menyeluruh dari tata kelola, pengawasan, hingga integritas di lapangan.
Sebab jika dibiarkan, yang hilang bukan hanya wisatawan, tetapi juga kepercayaan publik yang selama ini menjadi fondasi utama keberlangsungan pariwisata daerah.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
