SUMENEP, Garuda Jatim — Polemik kualitas menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Satuan Tugas (Satgas) MBG setempat secara terbuka meminta kepala sekolah dan para guru tidak takut bersuara apabila menemukan makanan yang tidak sesuai standar gizi, basi, ataupun dalam kondisi busuk.
Seruan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan dugaan upaya pembungkaman dari pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap pihak sekolah.
Dugaan itu muncul setelah adanya temuan makanan yang dinilai tidak layak dikonsumsi siswa, namun diminta agar tidak diviralkan ataupun diberitakan ke publik.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menegaskan bahwa pihak sekolah justru memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan setiap temuan yang berpotensi membahayakan kesehatan siswa. Ia memastikan Satgas siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
“Dari Dinas Pendidikan nanti bisa disampaikan kepada masing-masing kepala sekolah agar tidak ragu melapor jika ada temuan MBG yang tidak sesuai standar,” ujart. Senin (9/3/26).
Menurutnya, transparansi dalam pelaksanaan program menjadi kunci utama agar tujuan besar MBG yakni meningkatkan kualitas gizi pelajar tidak tercoreng oleh praktik kelalaian di lapangan.
Karena itu, Agus meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep segera menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh sekolah agar berani melaporkan jika menemukan menu MBG yang bermasalah.
Langkah serupa juga diharapkan dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep yang membawahi lembaga pendidikan berbasis madrasah. Pengawasan yang terintegrasi dinilai penting mengingat program MBG juga menyasar ribuan siswa di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag.
“Kalau Kemenag bisa berkoordinasi dengan dinas atau langsung menyampaikan secara tertulis ke kami juga tidak masalah. Jika ada kendala, silakan disampaikan ke Satgas agar bisa langsung kami tindak lanjuti ke Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Selain mengandalkan pengawasan dari pihak sekolah dan lembaga pendidikan, Satgas MBG juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau jalannya program tersebut.
Agus menilai partisipasi publik menjadi instrumen penting dalam memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai standar. Apalagi, distribusi makanan dilakukan setiap hari kepada ribuan siswa di berbagai sekolah.
“Jika ditemukan menu yang tidak layak, silakan melapor kepada kami. Masyarakat juga bisa memviralkan temuan tersebut di media sosial sesuai fakta di lapangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik terkait pelaksanaan program MBG.
Ia bahkan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan temuan di lapangan, termasuk dengan mengunggah dokumentasi menu MBG yang dinilai tidak layak dikonsumsi oleh siswa.
Menurut Nanik, kontrol publik sangat dibutuhkan mengingat jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah sangat banyak, sehingga pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh BGN semata.
“Kami sangat terbantu kalau masyarakat meng-upload menu. Tapi tolong sebutkan sekolahnya di mana, SPPG desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga akan kami tindak lanjuti,” tegasnya saat berada di Semarang, Jawa Tengah.
Meski demikian, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan kembali video lama yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi. Kalau itu dilakukan, berarti ada tujuan lain,” pungkasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
