SUMENEP, Garuda Jatim – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali berada di bawah sorotan publik.
Sejumlah wali murid meluapkan kekecewaan mendalam terhadap kualitas menu MBG yang dinilai jauh dari standar gizi, bahkan disebut tidak layak konsumsi.
Alih-alih menjadi solusi pemenuhan gizi anak sekolah, MBG justru memicu kegelisahan dan kemarahan orang tua.
Gelombang kritik tersebut tidak hanya menyasar menu makanan, tetapi juga menuding lemahnya sistem pengawasan serta buruknya tata kelola dapur MBG.
Kepala SPPG Saronggi dan Kepala SPPG Jambu menjadi sasaran kritik keras karena dinilai abai, tidak tegas, dan gagal memastikan standar keamanan pangan dijalankan secara konsisten.
Kekecewaan wali murid meluas hingga media sosial. Kolom komentar dipenuhi keluhan bernada sinis dan kemarahan terbuka. Menu yang disajikan nasi, telur ceplok, sayur seadanya, dan buah pisang dinilai miskin gizi dan tidak sebanding dengan tujuan besar program MBG.
Salah satu komentar wali murid bahkan ditulis dalam bahasa Madura, menggambarkan ironi di balik program nasional tersebut.
“Iya pantas tidak dimakan sungguhan, kalau hanya telur ceplok dan kacang panjang dua potong,” ujarnya. Sabtu (10/1/26)
Persoalan semakin serius ketika muncul dugaan makanan tidak aman. Seorang wali murid mengungkapkan pengalaman pahit pada hari pertama MBG.
“Waktu hari pertama, menunya burger. Tapi tomatnya ada yang busuk, nugget-nya juga basi,” tambahnya.
Masalah serupa tidak hanya terjadi di Saronggi. Di Kecamatan Jambu, wali murid juga menyoroti dugaan pelanggaran juknis MBG 2025. Menu yang disajikan berupa buah apel keriput dan busuk, serta roti berjamur, disebut-sebut hingga terpaksa dibuang oleh siswa karena tidak layak dikonsumsi.
Keluhan tersebut ternyata bukan kejadian sporadis. Salah satu wali murid mengungkapkan bahwa sejak MBG berjalan, anaknya beberapa kali menerima buah dalam kondisi busuk, bahkan terdapat ulat.
Ironisnya, respons pihak dapur dinilai tidak manusiawi dan tidak transparan. Buah busuk hanya diganti dengan uang tanpa permintaan maaf resmi ataupun jaminan perbaikan kualitas di kemudian hari.
“Tidak ada penjelasan terbuka. Seolah-olah masalah ini ingin ditutup-tutupi. Kami sebagai orang tua jadi takut dan tidak nyaman menyampaikan keluhan,” ungkapnya.
Wali murid menilai permasalahan MBG bukan sekadar soal kebersihan, melainkan juga ancaman serius terhadap pemenuhan gizi anak. Porsi yang minim, menu tidak bervariasi, serta kualitas bahan pangan yang diragukan dinilai bertolak belakang dengan misi utama MBG sebagai program strategis peningkatan kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
Padahal, dalam Petunjuk Teknis (Juknis) MBG secara tegas disebutkan, khususnya pada poin lima dan delapan bahwa dapur MBG dilarang merealisasikan makanan yang tidak layak konsumsi.
Juknis tersebut juga memuat ancaman sanksi bagi penyelenggara yang melanggar standar keamanan dan kelayakan pangan.
Menanggapi keluhan tersebut, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, M. Kholilurrahman Hidayatullah, menyampaikan permohonan maaf kepada wali murid di Kecamatan Saronggi dan Lenteng.
“Kami mohon maaf atas kejadian tersebut. Ke depan kami akan terus melakukan evaluasi,” jelasnya.
Ia mengklaim telah memberikan teguran kepada SPPG setelah menerima laporan. Namun, terkait sanksi, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan dan hanya dapat melaporkan ke pimpinan.
Sikap tersebut justru memicu kritik lanjutan. Kepala SPPI Koordinator Wilayah Kabupaten Sumenep dinilai lamban dan kurang serius dalam mengawal kualitas gizi anak bangsa. L
Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pihaknya masih mempertanyakan waktu dan lokasi kejadian kepada media, yang dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan dan minimnya kontrol lapangan.
“Seharusnya turun langsung ke dapur, bukan sekadar menunggu laporan,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Atas rentetan persoalan tersebut, para wali murid mendesak Kepala SPPI Koordinator Wilayah Kabupaten Sumenep untuk bersikap lebih tegas dan mengambil langkah konkret, bukan hanya teguran administratif. Mereka khawatir, tanpa sanksi jelas dan evaluasi menyeluruh, kasus serupa akan terus berulang.
Bahkan, jika penanganan dinilai setengah hati, para wali murid meminta Badan Gizi Nasional turun langsung ke Sumenep untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap dapur MBG yang bermasalah.
Langkah tegas dinilai mutlak diperlukan agar hak anak atas makanan yang aman, sehat, dan bergizi tidak sekadar menjadi slogan di atas kertas.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
