Menu Busuk di Meja Sekolah: MBG Saronggi Dipertanyakan, Pengelola Bungkam

Kamis, 1 Januari 2026 - 11:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membusuk (Za - garudajatim.com)

i

Foto ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membusuk (Za - garudajatim.com)

SUMENEP, Garuda Jatim – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi pelajar justru menuai polemik serius di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Redaksi garudajatim.com menerima sejumlah keluhan dari wali murid, siswa, hingga tenaga pendidik yang menyebut kualitas menu MBG jauh dari standar kelayakan pangan.

Beberapa siswa dilaporkan menolak makanan yang dibagikan karena mengeluarkan bau tidak sedap. Bahkan, buah yang disajikan disebut dalam kondisi busuk dan tidak segar.

“Kami khawatir ini bukan sekadar soal rasa, tapi soal keamanan makanan anak-anak kami,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya. Kamis (1/1/26)

Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sebagian siswa memilih tidak mengonsumsi menu MBG karena ragu terhadap kelayakannya.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sistem pengawasan dan standar operasional penyediaan makanan dalam program MBG, khususnya di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Saronggi.

Program yang seharusnya menjamin asupan sehat justru diduga menyimpan potensi risiko kesehatan bagi peserta didik.

Untuk memastikan keberimbangan informasi, redaksi garudajatim.com telah melakukan konfirmasi kepada Kepala SPPG Saronggi melalui pesan WhatsApp sejak Rabu (31/12/2025). Redaksi meminta penjelasan resmi terkait dugaan penyajian menu tidak layak konsumsi sebagaimana dikeluhkan wali murid, siswa, dan guru.

Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban atau klarifikasi yang diberikan. Bahkan saat redaksi kembali meminta surat keterangan atau penjelasan tertulis dari SLHS SPPG Saronggi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional, respons tetap nihil.

Sikap bungkam ini justru memperbesar tanda tanya publik. Di tengah sensitifnya isu pangan dan keselamatan anak, diamnya pengelola program dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan.

Sejumlah wali murid mendesak agar instansi berwenang segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka menuntut audit terhadap proses pengadaan bahan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pengawasan mutu sebelum makanan disajikan kepada siswa.

Redaksi garudajatim.com menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini secara independen dan profesional. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak SPPG Saronggi maupun instansi terkait agar publik memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan akurat, terutama menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah.(Za/Di)

Penulis : Za

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel garudajatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pledoi Asip Kusuma: Dari Tamu Pernikahan ke Kursi Terdakwa
Air Mata di Ruang Sidang PN Sumenep: Korban Cekikan ODGJ Sapudi Menangis Saat Membela Diri, Anak Putus Sekolah 
Sidang ODGJ Sapudi Menguak Cacat Tuntutan Jaksa, KUHP Lama Dipersoalkan di PN Sumenep
Bupati Sumenep Lakukan Reset Birokrasi 2026, Sembilan Kepala OPD Kunci Diganti
Catatan Kritis Untuk Penyiaran RRI Sumenep
Ketika Kritik Media Dijawab dengan Emosi, Bukan Data
Dana PKH Diduga Digunting Bertahun-tahun, Laporan Warga Pakondang Mandek di Kejari Sumenep
SPPG Bermasalah, Kritik Dibungkam: SPPI Sumenep Dinilai Tak Serius Tangani MBG
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 18:18 WIB

Pledoi Asip Kusuma: Dari Tamu Pernikahan ke Kursi Terdakwa

Rabu, 14 Januari 2026 - 18:07 WIB

Air Mata di Ruang Sidang PN Sumenep: Korban Cekikan ODGJ Sapudi Menangis Saat Membela Diri, Anak Putus Sekolah 

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:59 WIB

Sidang ODGJ Sapudi Menguak Cacat Tuntutan Jaksa, KUHP Lama Dipersoalkan di PN Sumenep

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:01 WIB

Bupati Sumenep Lakukan Reset Birokrasi 2026, Sembilan Kepala OPD Kunci Diganti

Rabu, 14 Januari 2026 - 15:19 WIB

Catatan Kritis Untuk Penyiaran RRI Sumenep

Berita Terbaru

Opini

Catatan Kritis Untuk Penyiaran RRI Sumenep

Rabu, 14 Jan 2026 - 15:19 WIB