SUMENEP, Garuda Jatim – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat membuat resah warga Kecamatan Gayam dan Nonggunong, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai menemukan titik terang.
Pasokan baru dipastikan segera tiba setelah tanker Pertamina diberangkatkan dari Sapeken menuju Sepudi.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Faisal Muhlis, menegaskan pihaknya langsung melakukan komunikasi intens dengan Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep begitu menerima keluhan masyarakat. Koordinasi itu membuahkan perkembangan positif, di mana distribusi kembali berjalan meski sebelumnya sempat terganggu.
“Info yang saya dapatkan hari ini, tanker Pertamina sudah berangkat dari Sapeken dan mudah-mudahan hari ini juga sampai di Sepudi,” ujar Faisal. Kamis (25/25)
Menurut Faisal, setelah ditelusuri, persoalan kelangkaan BBM di Pulau Sapudi bukan terletak pada kuota, melainkan perubahan armada pengangkut dari kapal besar menjadi kapal kecil oleh Pertamina.
“Mungkin ada kendala ya. Tapi saya sudah sampaikan ke Bagian Perekonomian, kalau memang kebijakan Pertamina seperti itu, jangan sampai kelangkaan terjadi lagi. Mau kapal besar atau kecil, harus diperhitungkan waktu dan jaraknya agar tidak terjadi kekosongan stok BBM,” paparnya.
Kondisi kelangkaan yang berlangsung selama hampir sepekan membuat masyarakat terpukul. Harga eceran di lapangan sempat melonjak hingga Rp15 ribu per liter, jauh di atas harga normal.
Menanggapi keresahan tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM di Pulau Sapudi dalam kondisi aman. Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menyampaikan bahwa distribusi BBM ke kepulauan memang memerlukan mekanisme khusus karena faktor geografis dan cuaca.
“Stok BBM untuk masyarakat Pulau Sapudi dan sekitarnya dipastikan dapat memenuhi kebutuhan. Secara berkala juga ada tambahan stok dari kapal pengangkut BBM yang saat ini dalam perjalanan dengan estimasi sandar Kamis (25/9), membawa Pertalite 136 KL dan Biosolar 48 KL,” jelas Ahad dalam keterangan resminya.
Sebagai langkah antisipasi, Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik penyalahgunaan distribusi, termasuk aksi pelangsiran yang berpotensi memperparah kelangkaan.
“Kami juga melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pelangsiran,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
